Saturday, 13 Rabiul Akhir 1442 / 28 November 2020

Saturday, 13 Rabiul Akhir 1442 / 28 November 2020

Pembiayaan Syariah untuk Infrastruktur Terkendala Dana

Senin 30 Sep 2019 16:04 WIB

Rep: Novita Intan/ Red: Friska Yolanda

Sejumlah pekerja beristirahat di atas bangunan proyek infrastruktur LRT di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (5/9/2019).

Sejumlah pekerja beristirahat di atas bangunan proyek infrastruktur LRT di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (5/9/2019).

Foto: ANTARA FOTO
Pembiayaan dari pelaku syariah sangat penting karena keterbatasan dana APBN.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) menilai peran industri keuangan syariah dapat terlibat dalam pembiayaan infrastruktur nasional. Setidaknya industri keuangan syariah menjadi salah satu modal ekonomi yang berkembang cepat dalam sistem keuangan global. 

Sekretaris Jenderal Asbisindo Ahmad Permana mengatakan selama ini perbankan syariah telah membiayai beberapa infrastruktur pemerintah seperti pembangunan jalan tol.

“Perbankan syariah mau membiayai infrastrktur pemerintah karena ratingnya bagus, kualitas juga bagus sehingga lebih aman perbankan syariah,” ujarnya ketika dihubungi Republika.co.id, Senin (30/9). 

Menurutnya keterlibatan industri keuangan syariah masih perlu didorong. Sebab, pertama keterlibatan masih terbatas terutama size perbankan syariah masih belum terlalu besar.

“Pendanaan belum terlalu besar untuk berpartipisasi ke situ (infrastruktur nasional). Kemudian pricingnya perbankan konvesionalnya cost of fund sudah lebih murah, sehingga bisa masuk (infrastruktur nasional). Sedangkan beberapa perbankan syariah tidak masuk karena cost atau pricing terlalu mahal, sehingga cost of fund tidak mencapai ke sana (infrastruktur nasional),” jelasnya.

Selama ini, menurutnya, terdapat keterbatasan dari APBN untuk membangun infrastruktur, sehingga pembiayaan dari pelaku swasta berbasis syariah menjadi sangat penting. Hal ini ditambah tidak masuknya sebagian anggaran BUMN ke perbankan syariah, semisal Bank Muamalat yang tidak mendapatkan alokasi anggaran tersebut.

“Artinya perbankan syariah mengambil non-BUMN untuk membiayai project pemerintah jadi memang pemerintah harus memberikan akses untuk bisa masuk ke dana murah termasuk dana APBN bisa sebagian besar masuk ke perbankan syariah, sehingga bisa mengembalikan dalam bentuk pembiayaan infrastruktur pemerintah,” ungkapnya.

Kendati demikian, Asbisindo menyakini pemerintah dapat menggunakan pembiayaaan industri keuangan syariah untuk pembangunan infrastruktur nasional. “Semestinya bisa lebih kuat, sekarang dana murah dari pemerintah kita sudah membiayai beberapa infrastruktur berindikasi dengan perbankan konvesional,” ucapnya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA