REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) meminta pemerintah segera turun tangan mengatasi musibah yang telah melanda Ambon, Maluku. Sebab, gempa berkekuatan 6,8 skala Ritcher (SR) itu selain menelan 20 korban jiwa juga hampir melumpuhkan aktivas warga di daerah tersebut.
Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono berharap, sejumlah Kementerian berkoordinasi dengan seluruh instansi lain dalam memulihkan keadaan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI, dan Polri diminta segera bergerak mengatasi kondisi di lokasi terdampak gempa.
“Agar keadaan darurat ini segera pulih,” ujar Nono dalam keterangan tertulisnya, Jumat (27/9).
Nono menyebut, saat ini masyarakat terdampak gempa memerlukan kebutuhan pokok untuk bertahan hidup. Karenanya, dia meminta Kementerian Sosial (Kemsos) dan Kementerian Kesehatan (Kemkes) turun terlebih dahulu dalam memberikan bantuan.
“Saya juga menyampaikan turut berduka cita dan prihatin. Semoga rakyat maluku tabah menghadapi musibah ini, dan segera pulih seperti sedia kala,” kata Nono yang juga sebagai Anggota DPD dari Maluku itu.
Nono juga berjanji akan menggalang dana, baik sesama anggota DPD ataupun sejumlah perusahaan untuk memberikan dana CSR-nya untuk membantu meringankan beban masyarakat di Ambon yang terkena gempa. Dia berharap, dana akan terkumpul dalam waktu dekat dan segera disalurkan kepada masyarakat di sana. “Tentu, kami akan membantu saudara-saudara kami di sana,” katanya.
Diketahui, Ambon terkena gempa pertama kali sekitar pukul 06.46 WIB dengan magnitudo 6,8. Gempa it uterus berlanjut. Bahkan, Hingga Jumat pagi pukul 6.00 WIB, hasil monitoring BMKG terhadap Gempa Kairatu berkekuatan M 6,5 menunjukkan telah terjadi 239 kali aktivitas gempa susulan (aftershocks), dengan 41 gempa di antaranya dirasakan warga. Gempa susulan terbesar berkekuatan M 5,6 dan terkecil M 3,0.
Dampaknya, selain memakan korban sebanyak 20 orang. Gempa juga menimbulkan kerusakan rumah di beberapa tempat dan beberapa orang mengalami luka-luka.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
