REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- IPB University bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia menyelenggarakan kegiatan Konferensi Internasional yang bertajuk ‘Port, Shipping and Maritime Logistics: Responding to Millennial Challenges and Opportunities in Indonesia’, di Bogor, Kamis (26/9). Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan Dies Natalis ke-56 IPB University.
Dalam kegiatan ini, IPB University diwakili Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL), Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Direktorat Publikasi Ilmiah dan Informasi Strategis (DPIS), Konsorsium Kemaritiman IPB University Konsorsium Kemaritiman (Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK), Sekolah Bisnis (SB), Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) dan Fakultas Teknologi Pertanian (Fateta).
Konferensi ini dibuka oleh Wakil Presiden Terpilih 2019 yang akan dilantik 20 Oktober mendatang, Prof Dr (HC) KH Ma’ruf Amin. Ia didampingi oleh Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI, Ir R Agus H Purnomo dan Rektor IPB University, Dr Arif Satria.
KH Ma'ruf Amin menyampaikan beberapa hal penting terkait semangat bekerja sama membangun Indonesia sebagai poros maritim dunia. "Bangsa Indonesia memiliki potensi kemaritiman yang harus mampu dikelola dengan baik, karena potensi ini akan menjadi permasalahan bila tidak kita kelola dengan baik. Sebagai negara yang 70 persen lebih wilayahnya perairan, Indonesia harusnya unggul di bidang kemaritiman, namun kini kita masih berproses untuk mengoptimalkan potensi tersebut,” ujarnya dalam rilis yang diterima Republika.co.id, Jumat (27/9).
Ma’ruf menambahkan, Presiden Jokowi juga sudah bertekad ingin Indonesia menjadi poros maritim dunia. “PKSPL IPB University telah banyak memberikan banyak gagasan dalam mencapai cita-cita kita bersama tersebut. Saya juga berharap, dengan adanya acara ini bisa terjalin kerjasama antara pemerintah, perguruan tinggi, dan industri untuk memajukan sektor Kemaritiman Indonesia," tuturnya.
Dr Arif Satria juga turut mengatakan pentingnya sektor kemaritiman di era revolusi industri 4.0. "PKSPL IPB University telah melaksanakan studi pada 2018. Dari 12 juta barel Bahan Bakar Minyak (BBM) dan 59,4 juta Twenty-foot Equivalent Unit (TEU) komoditas yang berlalu lalang di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan, Indonesia baru dapat mendapatkan 20 persen dari komoditas tersebut,” kata Arif.
Ia menambahkan, pada tahun 2015, sumbangan sektor kemaritiman menyumbangkan 28,34 persen atau setara dengan 182 juta dolar AS. “Hal ini tentu masih dapat kita kembangkan lagi dengan posisi geostrategis Indonesia di kancah bisnis kemaritiman internasional. Maka dari itu, IPB University mengundang para pebisnis kemaritiman level regional, pebisnis kapal ekspedisi dan pengiriman logistik, serta seluruh stakeholder bidang kemaritiman untuk mendiskusikan inovasi-inovasi yang mampu meningkatkan performa kemaritiman Indonesia," ujar Arif.
Rektor IPB University, Dr Arif Satria (kanan) dan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI, Ir R Agus H Purnomo.
Ir R Agus Purnomo juga turut menyampaikan proyek-proyek pemerintah untuk meningkatkan performa sektor kemaritiman. "Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada IPB University atas berbagai macam sumbangsih gagasan serta riset pada sektor kemaritiman. Semoga bisa menambah pengetahuan, efisiensi dan efektivitas dalam meningkatkan perekonomian nasional dari sektor kemaritiman,” kata Agus.
Agus mengemukakan, Indonesia merupakan negara maritim dengan 95 ribu kilometer garis pantai. Namun, selama ini pembangunan dan kegiatan kemaritiman masih bertumpu pada Indonesia bagian Barat. “Maka dari itu, pengembangan Kawasan Timur Indonesia agar menurunkan biaya logistik untuk pembangunan dan konsumsi saudara-saudara kita di Timur Indonesia,” ujarnya.
Ia menyebutkan, pembangunan infrastruktur di bidang kemaritiman merupakan salah satu langkah kongkret. Pemerintah akan terus meningkatkan tujuh pelabuhan paling berpengaruh. Selanjutnya juga akan dibangun Pelabuhan di Bau Bau dan Pelabuhan Anggrek di Gorontalo.
“Tak lupa juga, 20 trayek tol laut yang menjadi target pembangunan ke depan, 113 trayek penerbangan perintis, penyelenggaraan Public Service Obligation (PSO) kapal (26 kapal PT Pelni) dan enam trayek kapal angkutan ternak," papar Agus Purnomo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
