Wednesday, 16 Rabiul Awwal 1441 / 13 November 2019

Wednesday, 16 Rabiul Awwal 1441 / 13 November 2019

Demo Mahasiswa, Kemenristek: Rektor Harus Tanggung Jawab

Kamis 26 Sep 2019 14:58 WIB

Rep: Inas Widyanuratikah/ Red: Esthi Maharani

Ribuan massa yang terdiri dari mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di wilayah eks Karesidenan Surakarta dan elemen masyarakat melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kota Solo, Selasa (24/9) siang. Mereka menuntut pembatalan UU KPK, RUU KUHP, RUU Agraria serta penuntasan masalah kebakaran hutan.

Ribuan massa yang terdiri dari mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di wilayah eks Karesidenan Surakarta dan elemen masyarakat melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kota Solo, Selasa (24/9) siang. Mereka menuntut pembatalan UU KPK, RUU KUHP, RUU Agraria serta penuntasan masalah kebakaran hutan.

Foto: Republika/Binti Sholikah
Kalau ada dosen yang menggerakkan mahasiswa, rektor yang harus bertanggung jawab

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir menegaskan dirinya akan memberi sanksi pada kampus yang mengarahkan mahasiswanya untuk ikut berunjuk rasa. Pernyataan tersebut menanggapi puluhan ribu mahasiswa dari seluruh Indonesia melangsungkan unjuk rasa di berbagai wilayah Indonesia.

"Kalau ada dosen yang menggerakkan mahasiswa, rektor yang harus bertanggung jawab," kata Nasir ditemui di Kantor Kemenristekdikti, Kamis (26/9).

Ia mengatakan, sanksi yang diberikan bisa beragam. Hal itu tergantung dengan perbuatan apa yang sudah dilakukan pihak kampus terkait menggerakkan mahasiswa untuk ikut aksi unjuk rasa. "Bisa macam-macam sanksinya. Akademik kalau kita lihat tingkat kesalahannya. Kalau terjadi kriminalisasi harus pidana urusannya," kata Nasir.

Menurut dia, ketegasan pihak kampus penting terkait aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa. Sebab, aksi tersebut sangat besar peluangnya untuk disusupi penumpang gelap yang justru akan membahayakan para mahasiswa dan juga negara.

Nasir mengatakan, dirinya akan segera melakukan dialog ke kampus-kampus bersama Kementerian Hukum dan HAM. Ia berharap, melalui dialog tersebut mahasiswa bisa menyampaikan aspirasi mereka tanpa harus melakukan unjuk rasa di jalanan.

Ia juga menegaskan, aspirasi di dalam demokrasi ada tempatnya sendiri, bukan dengan turun ke jalanan. "Aspirasi rakyat itu bukan disalurkan melalui mahasiswa, DPR lah yang harusnya jadi saluran," kata Nasir menjelaskan.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA