Tuesday, 3 Rabiul Awwal 1442 / 20 October 2020

Tuesday, 3 Rabiul Awwal 1442 / 20 October 2020

Mahasiswa Ikut Demo, Rektor Diancam Sanksi

Kamis 26 Sep 2019 12:03 WIB

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Indira Rezkisari

Polisi mengamankan aksi unjuk rasa berbagai elemen mahasiswa di depan Gedung DPRD Jawa Timur Jalan Indrapura, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (26/9/2019).

Polisi mengamankan aksi unjuk rasa berbagai elemen mahasiswa di depan Gedung DPRD Jawa Timur Jalan Indrapura, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (26/9/2019).

Foto: Antara/Didik Suhartono
Sanksi akademik hingga hukum ancam rektor yang arahkan mahasiswa demo.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah sedang menyisir pola pergerakan aksi mahasiswa dalam beberapa hari belakangan. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) M Nasir menyampaikan, sanksi akan diberikan kepada pihak rektorat bila terbukti ada pengerahan massa mahasiswa ke lapangan.

Sanksi pun, ujar Nasir, bisa berupa sanksi akademik atau proses hukum lanjutan bila terjadi kerugian negara.  "Kalau dia mengerahkan ya dengan sanksi yang kita lakukan sanksi keras yang kami lakukan ada dua, bisa dalam hal ini peringatan, SP1 SP2. Kalau menyebabkan kerugian pada negara, bisa tindakan hukum. Nanti rektor yang bertanggungjawab," jelas Nasir usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Kamis (26/9).

Nasir sendiri mengaku sudah meminta seluruh pimpinan perguruan tinggi di Tanah Air untuk memberi pengertian kepada mahasiswa agar lebih mengutamakan dialog, ketimbang aksi kekerasan. Ia juga mewanti-wanti agar gerakan mahasiswa turun ke jalanan tidak ditungganggi pihak-pihak tertentu.

"Kritik saya persilakan tetapi dengan cara yang baik karena dia orang akademik. Orang yang memiliki intelektual yang baik. Oleh karena itu melalui kampus lah yang mereka bisa lakukan," kata Nasir.

Dalam waktu dekat, M Nasir juga berencana melakukan dialog bersama mahasiswa dari kampus-kampus besar baik negeri atau swasta di Indonesia. Dialog akan membahas mengenai isu terkini, terutama tentang pembahasan sejumlah rancangan undang-undangan kontroversial. Nasir ingin mahasiswa kembali ke jalur akademik dalam menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah.

"Yang saya tanya saat itu ada yang tidak tahu apa yang dikemukakan. Tapi hanya ingin ini dibatalkan. Apa yang dibatalkan, isi substansinya tidak tahu secara detail. Ini yang perlu kita sampaikan. Oleh karena mahasiswa sebagai insan akademik mari kita bicarakan dengan baik, yaitu melalui dialog," jelasnya.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA