Friday, 29 Jumadil Awwal 1441 / 24 January 2020

Friday, 29 Jumadil Awwal 1441 / 24 January 2020

Bulog Akui Penyaluran Beras BPNT Baru 30 Ribu Ton

Selasa 24 Sep 2019 07:29 WIB

Rep: Dedy Darmawan Nasution/ Red: Friska Yolanda

Pekerja memanggul karung beras Bulog di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Kamis (4/7/2019).

Pekerja memanggul karung beras Bulog di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Kamis (4/7/2019).

Foto: Antara/Nova Wahyudi
Sampai akhir tahun, penyaluran beras Bulog diprediksi tidak lebih dari 100 ribu ton.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perum Bulog menyatakan realisasi volume penyaluran beras hingga akhir kuartal III 2019 baru mencapai 30 ribu ton. Minimnya penyaluran beras Bulog sebagai dampak dari peralihan program Beras Sejahtera ke Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang menerapkan sistem pasar bebas bagi penerima bantuan.

Direktur Utama Bulog, Budi Waseso, mengatakan, realisasi penyaluran itu sangat minim karena Bulog telah menyiapkan beras sebanyak 700 ribu ton hingga akhir 2019. Penerima bantuan dalam hal ini Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak memilih beras Bulog dan mengutamakan beras-beras lain yang dinilai lebih berkualitas.

"Bulog sudah menyiapkan 700 ribu ton tapi Ini baru 30 ribu ton (penyaluran). Ini karena kita dihalang-halangi sehingga terhambat," kata Buwas di Jakarta, Senin (23/9).

Ia menilai, beras Bulog dihambat lantaran banyaknya praktik pemalsuan beras Bulog di lapangan. Dari hasil investigasi yang dilakukan Bulog bersama Satgas Pangan, beras berkualitas rendah kerap dikemas dengan kemasan Bulog. Perdagangan jual-beli kemasa beras sangat marak terjadi. Alhasil, Bulog menjadi pihak yang dirugikan.

Sementara beras-beras swasta yang hanya berkualitas medium dikemas dengan kemasan premium yang berharga lebih mahal. Buwas mengatakan, praktik itu dilakukan oleh para oknum yang ingin mengambil keuntungan lebih mesti harus merugikan para KPM.

Karena itu, Buwas mengusulkan agar Bulog sebagai BUMN dijadikan pemerintah sebagai penyalur tunggal beras untuk BPNT. "Anggaran untuk BPNT itu kan uang negara. Kenapa tidak Bulog saja yang suplai beras. Negara yang punya uang, masa diatur sama mafia," katanya menambahkan.

Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog, Tri Wahyudi Saleh, menambahkan,  tahun ini anggaran BPNT dikelola penuh oleh Kementerian Sosial. Pihaknya mengusulkan agar pengelolaa anggaran dipegang langsung oleh Kementerian Keuangan. Namun, program BPNT tetap ada pada ranah Kemensos dalam hal ini penyediaan data.

Bulog, kata Tri, mengusulkan agar penyaluran BPNT diterapkan seperti halnya mekanisme dalam penyaluran cadangan beras pemerintah (CBP) dalam program Rastra. Usulan tersebut juga telah disampaikan langsung kepada Kementerian Koordinator Perekonomian.

Ia pun menegaskan, rendahnya penyaluran saat ini karena Bulog tidak memiliki pasar yang pasti dalam skema BPNT. "Sampai akhir tahun jika kondisinya terus seperti sekarang, (penyaluran) tidak lebih dari 100 ribu ton," kata dia.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA