Jumat, 18 Rabiul Awwal 1441 / 15 November 2019

Jumat, 18 Rabiul Awwal 1441 / 15 November 2019

Pemerintah Akui RAPBN 2020 Bersifat Antisipatif

Selasa 24 Sep 2019 05:48 WIB

Rep: Adinda Pryanka/ Red: Friska Yolanda

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara memberikan keterangan saat media briefing terkait 'human capital index' di area penyelenggaraan pertemuan tahunan IMF World Bank Group 2018 di Nusa Dua, Bali, Kamis (11/10).

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara memberikan keterangan saat media briefing terkait 'human capital index' di area penyelenggaraan pertemuan tahunan IMF World Bank Group 2018 di Nusa Dua, Bali, Kamis (11/10).

Foto: Antara/Zabur Karuru
Antisipasi itu terlihat dari fokus pemerintah meningkatkan sumber ekonomi domestik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suahasil Nazara menyebutkan, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 merupakan kebijakan pemerintah yang antisipatif terhadap dinamika perekonomian global, baik itu dari segi belanja maupun pendapatan negara. Antisipasi tersebut terlihat dari fokus pemerintah untuk meningkatkan sumber-sumber ekonomi domestik guna mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

"Ada tiga sumber, yakni konsumsi rumah tangga, investasi dan belanja pemerintah," ujarnya ketika ditemui di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (23/9). 

Pemerintah merancang berbagai program untuk mendorong masing-masing sumber pertumbuhan domestik tersebut. Misalnya saja, untuk konsumsi rumah tangga, pemerintah memastikan pendapatan masyarakat dapat terus terjaga atau bahkan tumbuh. 

Suahasil mengatakan, APBN 2020 melindungi kelompok masyarakat yang perlu paling rentan, yaitu masyarakat miskin. Oleh karena itu, program bantuan sosial, transfer ke daerah, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terus dilakukan agar pendapatan masyarakat tidak 'tergerus' untuk pengeluaran tersebut.

"Ini penting, diamankan semua oleh APBN," tuturnya. 

Tidak hanya untuk kelompok ‘bawah’, Suahasil menegaskan, RAPBN 2020 juga memfasilitasi daya beli masyarakat menengah ke atas. Di antaranya dengan memastikan investasi dari luar negeri maupun domestik tetap terus tumbuh. Hal ini membuat dunia usaha berkembang, sehingga memastikan mereka terus mendapatkan gaji dan upah. 

Di sisi lain, investasi juga memastikan penyerapan tenaga kerja terus terjadi. Artinya, masyarakat menengah mendapat kepastian pendapatan, terutama mereka yang bergerak di sektor formal. 

Suahasil mengatakan, sebagian kelas menengah ke atas juga mendapatkan fasilitas pengurangan pajak. Misalnya, PPN tidak dibayar ketika mereka membeli barang strategis seperti sembako.

"Belanja perpajakan tidak masuk ke pemerintah ya tidak apa, tapi kita tahu bahwa itu akan membantu konsumsi, investasi dan sebagainya," katanya. 

Di atas itu, Suahasil mengatakan, harus ada sumber pertumbuhan lain, yaitu belanja pemerintah. Khususnya untuk membangun infrastruktur dalam rangka meningkatkan daya tarik Indonesia di mata calon investor. Pengeluaran lain seperti transfer ke daerah juga terus digenjot untuk memastikan roda perekonomian di tingkat daerah bisa berputar. 

Suahasil mengakui, di tengah kondisi global yang sedang ‘batuk’ saat ini, sumber pertumbuhan domestik menjadi tumpuan besar bagi ekonomi Indonesia. Apabila bergantung pada sumber pertumbuhan luar, seperti ekspor dan impor, ekonomi tidak akan kuat. 

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyebutkan, RAPBN 2020 menjadi gambaran bahwa Indonesia memiliki anggaran solid. Termasuk untuk mengantisipasi potensi resesi ekonomi dunia yang diproyeksikan terjadi pada tahun depan. 

Penganggaran secara solid itu dinilai Bambang sudah tergambar dalam RAPBN 2020 yang memiliki target rasional di tengah serba ketidakpastian ekonomi global. "Alokasi penganggaran dibuat dengan upaya mencegah dampak terburuk yang kemungkinan terjadi di 2020," tuturnya. 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA