Peneliti Universitas Indonesia, Dr. Mulawarman Hannase, melihat isu Kashmir tidak jauh berbeda dengan konflik-konflik yang terjadi di berbagai dunia. Hal itu disampaikan dalam Diskusi Publik bertajuk “Kashmir; A Fair Resolution” yang diselenggarakan oleh Rumah Perdamaian Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia berkolaborasi dengan Kedutaan Besar Republik Islam Pakistan untuk Indonesia (16/9).
Acara ini berlangsung di gedung IASTH lantai 3 Universitas Indonesia Kampus Salemba, yang juga dihadiri oleh 156 akademisi dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di wilayah Jabodetabek.
Penyebab konflik yang saat ini terjadi, termasuk di Kashmir, dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, yaitu sektarianisme, proxy war, permasalahan ekonomi, serta kemunculan kelompok-kelompok militan. Isu sektarianisme merupakan salah satu pemicu krusial terjadinya konflik, terutama di Timur Tengah. Hal itu, menurut Dr Mulawarman juga terjadi di Kashmir, mengingat dua agama dengan penganut terbesar di Kashmir adalah Islam dan Hindu. Isu sektarianisme ini juga mewarnai intensitas konflik Kashmir. India dan Pakistan yang memperebutkan Kashmir juga dipandang sebagai proxy bagi negara-negara besar yang memiliki kepentingan di wilayah tersebut.
Tidak hanya itu, permasalahan ekonomi juga merupakan salah satu faktor mengapa Kashmir terus diperebutkan oleh India dan Pakistan. Kashmir merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, terutama air, pembangkit listrik tenaga air, agrikultur, kerajinan tangan, dan industri pariwisata. Yang terakhir, sebagaimana yang terjadi pada konflik-konflik di dunia, kemunculan kelompok-kelompok militan juga turut memperburuk keadaan di Kashmir.
Di akhir penyampaiannya, beliau juga menyampaikan bahwa meski netral, Indonesia tetap dapat memainkan peran yang signifikan dalam resolusi konflik di Kashmir. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mendorong PBB untuk kembali menerapkan resolusi tahun 1948 dalam referendum dengan memberikan kebebasan kepada masyarakat Kashmir untuk menentukan nasibnya.
Baskoro Nugroho Ajie, Direktorat Asia Selatan dan Tengah Kementerian Luar Negeri RI, menyampaikan bahwa Indonesia terus memainkan perannya dalam menjaga stabilitas dan keamanan di dunia. Indonesia juga memiliki hubungan baik dengan India maupun Pakistan. Hubungan bilateral Indonesia dengan kedua negara terlihat dalam hubungan kerja sama ekonomi, pertahanan, dan lain sebagainya.
Bahkan, hubungan Indonesia dengan Pakistan telah terjalin sejak lama ketika pejuang-pejuang Pakistan ikut serta dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1947. Dukungan terkait Kashmir ditandai dengan dukungan Indonesia terhadap pernyataan anggota negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI) mengenai pentingnya peneyelesaian konflik di Jammu dan Kashmir, terutama hal-hal yang berkenaan dengan permasalahan kemanusiaan. Di PBB, Indonesia juga aktif melakukan diskusi dengan negara-negara lain untuk menemukan solusi yang paling efektif terkait masalah Kashmir.
Rumah Perdamaian sebagai pusat kajian dan riset Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia menekankan bahwa Indonesia berkomitmen mendukung penyelesaian permasalahan Kashmir secara adil dan bijaksana. Hal itu sejalan dengan komitmen Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Seabagai akademisi, mahasiswa juga dituntuk untuk selalu kritis terhadap isu-isu global dan dapat berkontribusi nyata bagi perdamaian dunia.
Pengirim: Riskiansyah Ramadhan, Mahasiswa Kajian Wilayah Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia
Ikuti Whatsapp Channel Republika
