Rabu, 17 Safar 1441 / 16 Oktober 2019

Rabu, 17 Safar 1441 / 16 Oktober 2019

Tingkatkan Kemandirian Ekonomi, Pemerintah Salurkan KUR

Senin 23 Sep 2019 15:39 WIB

Red: Gita Amanda

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono.

Foto: Kemenko Perekonomian
Pemerintah telah menginisiasi pengembangan beberapa jenis KUR.

REPUBLIKA.CO.ID, BANJAR -- Kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin membaik, tercermin dari inflasi yang selalu berada di kisaran tiga persen. Untuk mempercepat pemerataan ekonomi, pemerintah mengeluarkan Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE) salah satunya pemberian kesempatan UMKM mendapat akses pembiayaan dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono menuturkan, pertumbuhan ekonomi yang kuat dapat melandasi peningkatan kesejahteraan rakyat. Upaya memperkuat pertumbuhan tersebut tak lepas dari berbagai kebijakan pemerintah untuk membangun infrastruktur, melaksanakan reformasi struktural, debirokratisasi, deregulasi dengan Paket Kebijakan Ekonomi (PKE), serta menerapkan KPE.

Oleh karena itu, untuk mempercepat pemerataan ekonomi, pemerintah telah mengeluarkan KPE yang mencakup lahan, kesempatan, dan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Dalam pilar kesempatan, salah satunya adalah pemberian kesempatan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mendapatkan akses pembiayaan, yang khusus diberikan kepada petani, peternak, nelayan dan pembudidaya ikan.

Akses pembiayaan tersebut diberikan dalam bentuk kredit usaha rakyat (KUR). Pemerintah telah menginisiasi pengembangan beberapa jenis KUR melalui skema KUR khusus sektor Peternakan Rakyat, Perkebunan Rakyat, Perikanan Rakyat, dan Garam Rakyat. Skema KUR khusus tersebut adalah KUR yang diberikan kepada UMKM yang dikelola secara bersama dalam bentuk kelompok dengan off-taker perusahaan besar.

“Pada hari ini merupakan ketiga kalinya secara nasional diluncurkan KUR Peternakan Rakyat. Pertama kali, jenis KUR ini disalurkan di Kabupten Wonogiri dengan jumlah Rp 8,9 miliar yang diberikan kepada 69 anggota kelompok peternakan rakyat. Kemudian, yang kedua disalurkan di Kabupaten Malang sejumlah Rp 21,29 miliar kepada 205 debitur. Hal ini merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap sektor produksi rakyat,” jelas Sesmenko Susiwijono, dalam sambutannya pada acara Penyaluran KUR Peternakan Rakyat dan Implementasi Keuangan Inklusif Mendukung Kemandirian Ekonomi, di Pondok Pesantren (Ponpes) Ushuluddin, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan (Kalsel), Kamis (19/9) lalu.

Pada 2019, pemerintah telah menaikkan target penyaluran KUR menjadi Rp 140 triliun dari sebelumnya Rp120 triliun pada 2018. Realisasi penyaluran KUR pada periode 1 Januari sampai 31 Juli 2019 adalah Rp88,7 Triliun dan diberikan kepada 3,2 juta debitur. Lalu, sejak diluncurkannya skema KUR subsidi bunga, akumulasi KUR yang telah disalurkan sejak Agustus 2015 hingga akhir Juli 2019 mencapai Rp 421,99 triliun yang diberikan kepada 17,1 juta debitur dengan rasio Non Performing Loan (NPL) tetap terjaga di angka 1,38 persen.

Untuk KUR Peternakan Rakyat sendiri, penyalurannya per Juli 2019 mencapai Rp 5,5 triliun yang telah diberikan kepada 240.678 debitur. Dan pada acara kali ini, disalurkan KUR senilai Rp 1,88 miliar kepada 24 debitur (peternak) yang berasal dari beberapa daerah di Kalsel.

“Oleh karena itu, saya pun ingin mengimbau kepada bank atau penyalur KUR untuk turut mendukung KUR khusus peternakan rakyat. Salah satunya dengan membimbing para peternak kecil dalam memenuhi persyaratan dokumen saat akan mengajukan KUR, mengingat masih minimnya pengetahuan mereka terhadap KUR,” imbuh Sesmenko Susiwijono.

photo

Baca Juga

Penyaluran KUR Peternakan Rakyat dan Implementasi Keuangan Inklusif Mendukung Kemandirian Ekonomi, di Pondok Pesantren (Ponpes) Ushuluddin, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan (Kalsel), Kamis (19/9).

Kemudian, dalam rangka mendukung kemandirian ekonomi, pemerintah juga ingin meningkatkan indeks keuangan inklusif menjadi sebesar 75 persen di 2019. Agar ke depannya akses keuangan untuk masyarakat yang membutuhkan pun dapat terbuka lebih luas lagi. Maka itu, dalam acara ini juga, disediakan fasilitas pembukaan rekening dengan memanfaatkan data Dukcapil oleh bank-bank Himbara bagi anggota Badan Usaha Milik Petani (BUMP).

Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor mengatakan bahwa Pemprov Kalsel sangat mendukung acara ini yang merupakan bentuk perpanjangan “tangan” dari Pemerintah Pusat untuk memajukan perekonomian daerah.

“Saya berterima kasih kepada Presiden Jokowi dan Menko Darmin Nasution yang telah mendorong institusi keuangan untuk menyalurkan KUR di daerah ini. Semoga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalsel pada umumnya, dan peternak pada khususnya,” katanya.

Acara yang merupakan rangkaian acara dari Gerakan Indonesia Mandiri: Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental 2019 di Kalsel juga dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir, Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Hilman, Ketua DRPD Kabupaten Banjar Rusli, Kepala Ponpes Ushuluddin M. Juchran, pimpinan BUMN/BUMD keuangan penyalur KUR, serta SKPD Provinsi Kalsel dan Kabupaten Banjar.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA