Friday, 16 Rabiul Akhir 1441 / 13 December 2019

Friday, 16 Rabiul Akhir 1441 / 13 December 2019

BPNT Banyak Masalah, Bulog Minta Jadi Penyalur Tunggal

Senin 23 Sep 2019 15:33 WIB

Rep: Dedy Darmawan Nasution/ Red: Friska Yolanda

Pekerja mengecek stok beras Bulog di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Kamis (4/7/2019).

Pekerja mengecek stok beras Bulog di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Kamis (4/7/2019).

Foto: Antara/Nova Wahyudi
Dengan Bulog menjadi penyalur tunggal, penyimpangan akan dapat dihindari.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) disebut banyak masalah oleh Direktur Utama Bulog, Budi Waseso. Masalah itu terjadi mulai penyimpangan kualitas beras, volume beras yang disalurkan, hingga status agen penyalur E-Warong yang tidak jelas. Buwas mengaku telah menemukan sejumlah alat bukti dan diserahkan kepada Satgas Pangan.

Baca Juga

Banyaknya praktik penyimpangan yang terjadi dalam BPNT, Buwas meminta agar suplai beras dalam program tersebut seluruhnya disuplai oleh Bulog. Sebab, mayoritas dari 16,5 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) telah banyak dirugikan. Terutama oleh oknum suplier beras yang disebut Buwas memalsukan kualitas beras.

"Kita ingin memutus mata rantai. Uangnya dikelola oleh Kementerian Keuangan, programnya dari Kementerian Sosial, suplai beras dari Bulog. Jadi semua pemerintah yang tanggung jawab. Saya sudah buat sistem ini," kata Buwas dalam Konferensi Pers di Kantor Pusat Bulog, Jakarta, Senin (23/9).

Buwas menjamin, jika seluruh pasokan disuplai oleh Bulog akan terhindar dari banyak penyimpangan. Kemasan beras milik Bulog juga telah menerapkan sistem vakum sehingga volume beras dan kualitas beras tidak mungkin dipalsukan. Bulog, kata Buwas, akan memanfaatkan seluruh agen di seluruh Indonesia untuk mengantarkan langsung beras kepada KPM.

"Kita jamin kalau ini (BPNT) diserahkan ke Bulog, saudara kita yang tidak mampu tidak perlu lagi susah-susah. Mereka yang tercatat pasti menerima. Jika ternyata ada oknum, pasti ketahuan," kata Buwas.

Apalagi, lanjut dia, pemerintah tahun depan akan menerapkan program Kartu Sembako. Dengan kata lain, penyaluran bantuan pangan bakal lebih kompleks dari sisi komoditas yang diberikan kepada KPM. Jika sistem BPNT yang ada saat ini dibiarkan, Buwas berpendapat para mafia pangan akan terus menjalar merugikan negara dan KPM yang notabene merupakan masyarakat miskin.

Di sisi lain, Buwas menambahkan, para mafia pangan di lapangan terbukti ada yang memalsukan beras kualitas rendah dengan kemasan Bulog. Itu secara langsung menurunkan persepsi masyarakat terhadap Beras Bulog. Alhasil, peran Bulog sebagai salah satu pemasok beras BPNT dilemahkan posisinya oleh oknum-oknum mafia beras.

Kondisi itu berdampak langsung pada posisi daya tawar beras Bulog di pasar bebas BPNT. Saat ini saja, kata Buwas, beras Bulog yang tersalurkan dalam program BPNT baru 30 ribu ton dari target tahun 2019 sebesar 700 ribu ton.  "Saya akan dobrak ini semua. Kita semua (Bulog) sudah berbuat," katanya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA