Friday, 16 Rabiul Akhir 1441 / 13 December 2019

Friday, 16 Rabiul Akhir 1441 / 13 December 2019

KPK: Biaya Pilkada Jadi Beban Bagi Daerah Miskin

Senin 23 Sep 2019 13:50 WIB

Rep: Dian Erika Nugraheny/ Red: Esthi Maharani

Gedung KPK

Gedung KPK

Foto: Republika/Iman Firmansyah
Pilkada bisa menjadi beban bagi daerah-daerah miskin.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengatakan anggaran Pilkada bisa menjadi beban bagi daerah-daerah miskin. Dengan hitungan kasar, kata Pahala, anggaran Pilkada bagi satu daerah bisa mencapai Rp 30 miliar-Rp 40 miliar.

"Saya bayangkan biaya Rp 30 miliar sampai Rp 40 miliar itu sudah luar biasa buat daerah yang APBD-nya cuma Rp 1 triliun," ujar Pahala saat memberikan materi dalam Konsolidasi Nasional Persiapan Pilkada Serentak 2020 di JCC, Senayan, Jakarta, Senin (23/9).

Pahala menjelaskan anggaran pilkada serentak 2020 sudah hampir mencapai Rp 10 triliun. Dengan 270 daerah yang menyelenggarakan Pilkada, kata dia, maka rata-rata setiap daerah menghabis anggaran Pilkada sebesar Rp 30 sampai Rp 40 miliar.

Padahal, menurut Pahala, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di setiap sudah dianggarkan dan dialokasi untuk belanja modal dan belanja pegawai. Dia menilai anggaran pilkada bisa menjadi beban bagi daerah khususnya yang APBD-nya hanya Rp 1 triliun.

"Lantas, dari Rp 1 triliun setengah lebih buat gaji, 20 persen buat pendidikan, 10 persen kesehatan, sisanya dibagi lagi untuk infrastruktus dan lain-lain. Tiba-tiba terus ada Pilkada. Bayangkan betapa beratnya beban buat daerah-daerah miskin," paparnya. 

Karena itu, Pahala mendorong adanya efisiensi anggaran dalam pelaksanaan pilkada. Dia mencontohkan biaya sosialisasi pilkada bisa ditekan dengan menfaatkan teknologi informasi dan mengurangi penggunaan hotel untuk sosialisasi  dan pertemuan.

"kita amati juga rasa-rasa aja, ini kenapa daerah miskin bikinnya (sosialisasi) di hotel gede. Pakai saja gedung apa kek, toh juga pesannya sampai saja. Partai pun kalau diundang KPUD di mana saja, pasti datang," ujarnya. 

Menurut Pahala, pemilu atau pilkada berhasil jika taat dalam penganggaran dan taat di lapangan. Namun, dia berharap tidak hanya taat dalam penganggaran, tetapi juga bisa efisien dalam penggunaan anggaran tersebut sehingga pemilu dikatakan berprestasi tidak hanya karena partisipasi publik tinggi tetapi juga karena efisien dalam menggunakan anggaran.

"Rasanya jadi prestasi tersendiri kalau partisipasi pemilih tinggi tapi biaya efisien," tambahnya.

Pada Senin, KPU RI secara resmi menetapkan dimulainya tahapan Pilkada 2020. Pilkada 2020 dilaksanakan di 270 daerah.

Dari seluruh daerah itu, sebanyak sembilan provinsi akan menggelar pilkada,  yakni Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah. Kemudian, ada 224 kabupaten yang akan menggelar pilkada 2020. Terakhir, sebanyak 37 kota yang akan menggelar pilkada tahun depan. 

Baca Juga

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA