Minggu, 18 Rabiul Akhir 1441 / 15 Desember 2019

Minggu, 18 Rabiul Akhir 1441 / 15 Desember 2019

Mendagri: Anggaran Pilkada 2020 Harus Segera Tuntas

Senin 23 Sep 2019 12:00 WIB

Rep: Dian Erika Nugraheny/ Red: Esthi Maharani

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, memberikan keterangan usai peresmian tahapan Pilkada Serentak 2020 di JCC, Jakarta, Senin (23/9). Tjahjo menegaskan ada sejumlah daerah yang masih belum menuntaskan anggaran pelaksanaan pilkada.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, memberikan keterangan usai peresmian tahapan Pilkada Serentak 2020 di JCC, Jakarta, Senin (23/9). Tjahjo menegaskan ada sejumlah daerah yang masih belum menuntaskan anggaran pelaksanaan pilkada.

Foto: Republika/Dian Erika Nugraheny
Ada sejumlah daerah pelaksana Pilkada serentak 2020 yang belum menuntaskan anggaran

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, mengakui ada sejumlah daerah pelaksana Pilkada serentak 2020 yang belum menuntaskan anggaran untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Tjahjo meminta kepada daerah-daerah tersebut untuk menuntaskan persoalan anggaran tersebut. 

"Untuk pelaksanaan Pilkada 2020 di 270 daerah, kami telah menugaskan Kepad Dirjen Keuangan Daerah dan Dirjen Otonomi Daerah untuk memanggil seluruh daerah tersebut.  Kami minta supaya anggarannya cukup dan tercukupi.  Ini Prinsip ya, " ujar Tjahjo saat memberikan paparan dalam peresmian tahapan Pilkada 2020 di JCC, Jakarta, Senin (23/9).

Tjahjo melanjutkan, dirinya masih memiliki wewenang untuk menandatangani setiap Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan perubahan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Sehingga dirinya mengetahui daerah mana saja yang saat ini belum menuntaskan anggaran pilkada.

"Masih ada beberapa daerah yang belum ada titik temu antara teman-teman KPUD di daerah dengan pemerintah daerah (pemda).Mohon terus didekati, disinkronkan semoga ada kebutuhan-kebutuhan yang sudah bisa dicapai, dimulai dengan tahapan-tahapan sedikit perubahan untuk tahun anggaran di akhir 2019 ini," tegas Tjahjo.

Dia meminta pemda untuk mengidentifikasi permasalahan pilkada serentak baik keamanan maupun logistik. "Identifikasi permasalahan pelaksanaan pilkada serentak memang masalah logistik pemilu, dukungan pemerintah lewat Kementerian Keuangan. Dan ada tadi juga mulai penghematan dari KPU,  netralitas ASN mulai jadi persoalan juga kemudian perkara perselisihan hasil Pemilu," tambah Tjahjo. 

Pada Senin, KPU RI secara resmi menetapkan dimulainya tahapan Pilkada 2020. Pilkada 2020 dilaksanakan di 270 daerah.

Dari seluruh daerah itu, sebanyak sembilan provinsi akan menggelar pilkada,  yakni Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu , Kepulauan Riau,  Kalimantan Tengah,  Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. Kemudian, ada 224 kabupaten yang akan menggelar pilkada 2020. Terakhir, sebanyak 37 kota yang akan menggelar pilkada tahun depan. 

Baca Juga

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA