Selasa, 3 Jumadil Akhir 1441 / 28 Januari 2020

Selasa, 3 Jumadil Akhir 1441 / 28 Januari 2020

Mal Pelayanan Publik Dekatkan Pemerintah dan Masyarakat

Selasa 17 Sep 2019 12:40 WIB

Rep: Rizky Suryarandika/ Red: Muhammad Hafil

Mal Pelayanan Publik (Ilustrasi).

Mal Pelayanan Publik (Ilustrasi).

Foto: Republika/Iman Firmansyah
Kementerian PANRB saat ini mendorong penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik.

REPUBLIKA.CO.ID, SUMEDANG -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menyampaikan bahwa Mal Pelayanan Publik (MPP) semakin mendekatkan hubungan pemerintah dengan masyarakat. Hal ini akan berpengaruh pada kepercayaan masyarakat yang semakin tinggi terhadap pemerintah.

"Mal Pelayanan Publik menumbuhkan interaksi yang semakin dekat antara pemerintah dengan masyarakat, sehingga kepercayaan semakin meningkat. Masyarakat percaya kepada pemerintah," kata Syafruddin saat memberikan arahan pada peresmian MPP Sumedang di Sumedang, Senin (16/9).

Mantan Wakapolri ini menuturkan bahwa pelayanan publik yang berkualitas juga ditandai oleh kebahagiaan dan kepuasan masyarakat. Menurutnya, di masa mendatang, MPP bukan hanya tentang pelayanan pemerintah, melainkan tentang bagaimana pelayanan yang diberikan bisa memberi kebahagiaan dan kepuasan.

MPP Sumedang merupakan MPP yang kedua di Jawa Barat setelah MPP Bogor. Syafruddin yakin bahwa nantinya akan banyak instansi pemerintah terutama kabupaten/kota di sekitar Jawa Barat yang akan berkunjung ke MPP Sumedang.

"Ini akan jadi fenomena MPP karena akan banyak dikunjungi masyarakat dan instansi pemerintah lainnya," ujarnya.

Ia menyebut memasuki era globalisasi, pemerintah perlu membangun sistem secara terintegrasi dan digital sehingga adaptif terhadap perubahan. Terlebih, dunia sedang berlomba-lomba untuk mengedepankan keterbukaan atau yang disebut open government.

Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian PANRB saat ini mendorong penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government. SPBE akan mengintegrasikan seluruh sistem pemerintah sehingga aplikasi-aplikasi yang dibangun masing-masing instansi pemerintah tidak akan ada lagi.

"Sekarang masih silo, dan berdampak pada pemborosan anggaran,"  jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Syafruddin mendorong Kabupaten Sumedang juga melakukan inovasi untuk meningkatkan pelayanan publik. Sejak 2014, Kementerian PANRB telah menggelar Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP).

Lewat KIPP, inovasi-inovasi instansi pemerintah memenangkan kompetisi internasional. Pada tahun 2018 dan 2019, Indonesia berhasil meraih penghargaan dari United Nation Public Service Awards (UNPSA). Penghargaan diberikan kepada Kabupaten Teluk Bintuni dengan inovasi Sistem EDAT, dan inovasi PetaBencana.id milik BNPB.

“Pembentukan MPP juga sesuai dengan misi daerah kami yang keempat, yakni menata pemerintahan yang responsif. Saya selalu menyampaikan kepada ASN di Sumedang untuk melayani rakyat dengan baik, melayani rakyat dengan mudah, cepat, ringkas, berkualitas, dan bebas KKN,” tuturnya.

MPP yang ke-17 di Indonesia ini memiliki 361 jenis layanan. Sejak Juli tahun ini, MPP Sumedang telah dilakukan uji coba.

Baca Juga

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA