Jumat, 19 Safar 1441 / 18 Oktober 2019

Jumat, 19 Safar 1441 / 18 Oktober 2019

Jokowi: Pemerintah Beri Jalan Munculnya Konglomerat Baru

Senin 16 Sep 2019 15:42 WIB

Red: Esthi Maharani

Presiden Joko Widodo hadir dalam Musyawarah Nasional (Munas) Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) XVI 2019 di Jakarta, Senin (16/9).

Presiden Joko Widodo hadir dalam Musyawarah Nasional (Munas) Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) XVI 2019 di Jakarta, Senin (16/9).

Foto: Republika/Prayogi
Pemerintah akan turun tangan untuk memberikan jalan munculnya konglomerat baru.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo mendorong munculnya konglomerat-konglomerat baru di Indonesia. Ia mengatakan, sudah tiga tahun lalu meminta kepada Hipmi, Kadin untuk menyodorkan 20 nama konglomerat baru.

"Tapi, sampai sekarang saya belum dapat 20 nama itu. Saya tidak tahu apakah masih dalam proses seleksi atau dalam proses yang lainnya," kata Presiden Joko Widodo dalam pembukaan Musyawarah Nasional XVI Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Senin (16/9).

Sebelumnya, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Bahlil Lahadalia mengatakan, tidak ada konglomerat di Indonesia yang berhasil tanpa campur tangan pemerintah. Campur tangan pemerintah yang dimaksud adalah dengan menciptakan aturan yang mendukung bisnis pengusaha.

"Tetapi benar bahwa perlu konglomerat-konglomerat baru di negara kita dan peluang itu sangat besar sekali ada," kata Presiden.

Presiden pun berjanji bahwa pemerintah akan turun tangan untuk memberikan jalan munculnya konglomerat-konglomerat baru.

"Memang pemerintah perlu turun tangan, memberikan jalan, memberikan peluang-peluang yang ada kepada mereka dan pemerintah akan terus memperkokoh kelembagaan kabinet yang mengurus investasi, yang mampu membujuk investor untuk menciptakan berbagai macam spill over," ungkap Presiden.

Spill over adalah dampak kegiatan ekonomi atau proses yang mempengaruhi terhadap mereka yang tidak terlibat langsung alias dampak yang diterima masyarakat akibat kebijakan publik.

"Kita tidak menginginkan investasi global yang hanya mengeksploitasi bangsa kita. Tidak, tidak akan seperti itu. Pemerintah akan memperkokoh kelembagaan kabinet untuk memperkuat riset dan teknologi yang mampu menyediakan teknologi agar pengusaha-pengusaha muda bisa menjadi mitra strategis bagi investor-investor global dalam industri teknologi di dunia sekarang ini," ujar Presiden.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA