Rabu, 24 Safar 1441 / 23 Oktober 2019

Rabu, 24 Safar 1441 / 23 Oktober 2019

Anggota DPR Desak Pemerintah Cabut Permendag No 29/2019

Ahad 15 Sep 2019 03:17 WIB

Red: Ichsan Emrald Alamsyah

Pedagang ayam potong di pasar.

Pedagang ayam potong di pasar.

Foto: Kementan
Permendag no 29 diminta dicabut karena meniadakan kewajiban label halal

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan mendesak pemerintah Republik Indonesia untuk segera mencabut Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 29 Tahun 2019 tentang ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan. Hal tersebut lantaran aturan itu meniadakan kewajiban label halal dalam produk ekspor dan impor hewan dan produk hewan yang dipasarkan di Indonesia.

Baca Juga

Nasim menyebut Kementerian Perdagangan kurang mempertimbangkan aspek agama, sosial, hukum dan ekonomi. "Kalau label halalnya ditiadakan, pemerintah (Kemendag) sepertinya kurang mempertimbangkan kondisi mayoritas rakyat indonesia. Kita tahu, mayoritas rakyat indonesia adalah pemeluk agama Islam, tentunya mereka membutuhkan jaminan makanan yang halal, karena ini menyangkut keyakinan, jangan nabrak-nabrak," ujar Nasim Khan.

Apalagi, menurut anggota DPR dari Fraksi PKB ini, daging impor tersebut sangat sering dibutuhkan dan digunakan oleh industri-industri olahan daging dan juga oleh masyarakat secara langsung. "Rakyat yang menjadi konsumen, terutama kalangan umat muslim, tentu memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar, dan jujur dari setiap barang yang dikonsumsi, termasuk informasi jaminan halal," ujar dia.

Selain itu, aturan meniadakan kewajiban label halal dalam produk ekspor dan impor hewan dan produk hewan yang dipasarkan di Indonesia juga bertentangan dengan aturan jaminan halal yang ada saat ini."Ini bakal memantik masalah, karena tidak sinkron dengan sejumlah aturan jaminan halal yang dibuat sebelumnya," ujar Nasim Khan.

Selanjutnya dari sisi ekonomi, aturan meniadakan kewajiban label halal juga akan mengancam pasar daging halal. "Daging halal akan terancam, Produk industri halal dan turunannya akan terancam," ujar Nasim Khan.

Seharusnya, kata dia, Kementerian Perdagangan tak mengeluarkan aturan yang kontroversial. Sebab, menteri merupakan perpanjangan tangan presiden. Sehingga, segala sesuatu keputusan besar harus didiskusikan dan mendapat persetujuan dari presiden terlebih dahulu sebelum diterbitkan menjadi peraturan menteri.

"Presiden sudah saatnya ambil alih untuk urusan khusus masalah kebutuhan pokok & pangan (label halal)," katanya.

Diketahui, Indonesia mengalami kekalahan dalam sejumlah sengketa perdagangan di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Atas kekalahan itu, pemerintah menerbitkan aturan baru yakni Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan. Aturan baru itu menghapuskan kewajiban pencantuman label halal.

Padahal, Brasil hanya mempersoalkan produk ayam dalam sengketa perdagangan bernomor kasus DS484. Akan tetapi, Permendag Nomor 29 Tahun 2019 berlaku untuk semua produk hewan dan turunannya.

Atas hal itu, Permendag Nomor 29 Tahun 2019 telah menggugurkan Permendag Nomor 59 Tahun 2016 yang telah direvisi menjadi Permendag Nomor 20 Tahun 2018 dan Permendag Nomor 68 Tahun 2018.

Sebelumnya, dalam pasal 16 Permendag Nomor 59 Tahun 2016 menyebutkan, produk hewan yang diimpor wajib dicantumkan label pada kemasan. Label itu salah satunya memuat keterangan terkait kehalalan.

Pasal 16 tersebut tetap ada pada Permendag Nomor 20 Tahun 2018 dan Permendag Nomor 68 Tahun 2018. Akan tetapi, pada Permendag Nomor 29 Tahun 2019, tidak ada pasal yang mengatur dan mewajibkan pencantuman label pada kemasan.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA