Friday, 12 Rabiul Akhir 1442 / 27 November 2020

Friday, 12 Rabiul Akhir 1442 / 27 November 2020

Menhub: Sistem Transportasi Ibu Kota Baru Berbasis Listrik

Jumat 13 Sep 2019 19:37 WIB

Rep: Retno Wulandhari/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah

Wapres Jusuf Kalla (tengah) didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (ketiga kanan) melninjau salah satu stan saat pembukaan pameran Indo Trans Expo 2019 di JCC, Jakarta, Jumat (13/9/2019).

Wapres Jusuf Kalla (tengah) didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (ketiga kanan) melninjau salah satu stan saat pembukaan pameran Indo Trans Expo 2019 di JCC, Jakarta, Jumat (13/9/2019).

Foto: Antara/Reno Esnir
Investasi bandara dan transportasi berbasis listrik akan dilakukan swasta

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, ingin menjadikan Ibu Kota Baru yang berlokasi di Kalimantan Timur sebagai kota masa depan. Kota masa depan yang dimaksud yaitu membangun infrastruktur berbasis teknologi kelistrikan terutama dalam hal transportasi. 

Ini juga salah satu upaya dari Kementerian Perhubungan agar Ibu Kota baru bebas dari polusi. "Kita upayakan di sana bebas polusi dan Ibu Kota baru yang ada di Kaltim itu kita harapkan menjadi kota masa depan," kata Budi di Jakarta Convention Center, Jumat (13/9).

Budi menjelaskan, Ibu Kota baru ini nantinya akan dirancang menggunakan listrik. Dia mengatakan, pemerintah akan menyediakan satu kereta listrik yang menghubungkan antara Samarinda dan Balikpapan. Kereta listrik ini akan beroperasi dari titik Transit Oriented Development (TOD) ke arah pusat kota.

Menurut Budi, saat ini sudah ada dua bandara yang beroperasi di sekitar Ibu Kota baru. Nantinya, akan ditambah satu bandara lagi sehingga total ada tiga bandara di sana. Pemerintah pun sudah tidak perlu banyak berinvestasi untuk transportasi.

"Kita nggak perlu, melakukan investasi dari Pemerintah, semuanya dilakukan swasta," kata Budi. 

Pemerintah Indonesia sudah memutuskan untuk memindahkan ibu kota-nya dari DKI Jakarta ke Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur dengan kebutuhan investasi hingga Rp466 triliun.

Bappenas menyebut jumlah tersebut di luar biaya lain, yakni operasional pemerintahan selama masa pembangunan dan selama masa transisi. Ada pun kebutuhan dana sebesar Rp466 triliun itu dialokasikan dari tiga skema pembiayaan.

Bappenas menyebutkan pembiayaan terbesar akan bersumber dari patungan kerja sama antara pemerintah dan badan usaha yakni Rp253,4 triliun atau sekitar 54,4 persen.

Pembiayaan kedua bersumber dari swasta sebesar 26,4 persen mencapai Rp123,2 triliun dan pembiayaan ketiga dari APBN sekitar 19,2 persen atau Rp89,4 triliun.

Pemerintah menargetkan peletakan batu pertama pembangunan ibu kota negara akan dilakukan bertahap tahun 2021 dan pemindahan ibu kota negara dimulai tahun 2024.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA