Monday, 24 Muharram 1441 / 23 September 2019

Monday, 24 Muharram 1441 / 23 September 2019

Kaltara Disiapkan Jadi Penyangga Pangan Ibu Kota Baru

Kamis 12 Sep 2019 14:45 WIB

Rep: Imas Damayanti/ Red: Friska Yolanda

Petani memanen padi sebelum masanya untuk menghindari serangan hama  ulat di Kampung Panauwan, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Tarogong Kidul,  Kabupaten Garut, Jumat (6/9).

Petani memanen padi sebelum masanya untuk menghindari serangan hama ulat di Kampung Panauwan, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jumat (6/9).

Foto: Republika/Bayu Adji P
Kabupaten Bulungan akan dibangun menjadi sentra produksi padi, cabai dan bawang merah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) sebagai daerah penyangga pangan Ibu Kota baru yang akan dibangun 2024 mendatang. Provinsi Kaltara sebagai penyangga pangan ini merupakan salah satu langkah strategis guna menyediakan pangan Ibu Kota baru secara berdalaut atau tanpa impor. 

"Kementan menyiapkan kabupaten di Provinsi Kaltara menjadi penyangga pangan Ibu Kota Baru. Ada tiga kabupaten yang dipilih yakni Kabupaten Bulungan, Malinau dan Nunukan," kata Inspektur Jenderal Kementan Justan Riduan Siahaan yang mewakili Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat menghadiri penutupan Pekan Daerah (PEDA) II Petani-Nelayan Provinsi Kalimantan Utara, di Kabupaten Bulungan, Kamis (12/9).

Justan menjelaskan, konsep pembangunan daerah penyangga pangan Ibu Kota baru yaitu dengan sistem klaster. Karena itu, Kabupaten Bulungan akan dibangun menjadi sentra produksi padi, cabai dan bawang merah. Sedangkan daerah penyangga pangan yang kedua adalah Nunukan yang akan menjadi sentra produksi padi, cabai dan bawang merah. Kemudian Kabupaten Malinau menjadi sentra produksi padi dan jagung. 

Justan mengimbau kepada kepala dinas setempat untuk terus aktif dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Kerja sama juga harus dilakukan oleh seluruh pihak, termasuk legislatif. Justan menegaskan untuk abupaten lain di Provinsi Kaltara yang tidak terpilih sebagai penyangga pangan Ibu Kota baru, bukan berarti kabupaten tersebut tidak diperlukan dalam mengembangkan produksi pertanian. 

"Namun demikian, kami akan tetap membantu sehingga bisa juga menyediakan pangan," ungkapnya. 

Justan menyatakan, kinerja Kementan selama lima tahun pemerintahan Jokowi-JK diklaim membaik. Karena meskipun anggaran Kementan pada periode 2014-2019 trennya turun 33,65 persen, kata dia, sektor pertanian justru membukukan ekspor dan produk domestik (PDB) pertanian meningkat. 

Mengacu catatan Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata kenaikan ekspor pertanian per tahun sebesar 2,4 juta ton dan tercatat sejak pemerintahan Jokowi-JK, ekspor naik 9 juta ton. Tahun 2013, total ekspor hanya 33 juta ton, namun di tahun 2018 mencatat nilai tertinggi yakni 42,5 juta ton. 

"Nilai PDB Pertanian pun naik, yakni dari target PDB 3,5 persen, pertanian mampu menembus 3,7 persen," bebernya.

BPS pun mencatat, sambung Justan, kinerja Kementan mampu menurunkan inflasi bahan makanan yang sangat signifikan, dari 10,57 persen tahu 2014 menjadi 1,69 persen pada tahun 2018. Begitu pun penduduk miskin di pedesaan menurun dari 14,17 persen pada tahun 2014 menjadi 13,2 persen pada tahun 2018.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pun mencatat, investasi sektor pertanian diklaim meningkat tajam. Tahun 2013 invesyasi hanya Rp 29,3 triliun, namun di tahun 2018 naik menjadi Rp 61,6 triliun atau naik 110 persen.

Terkait dengan dukungan sumber daya manusia (SDM), selain dukungan petani, Kementan juga tetap menggandeng pihak TNI. "Jadi mari kita bersinergi membangun pertanian di Privinsi Kaltara sehingha nanti menjadi penyangga pangan Ibu Kota baru," sambung Justan.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA