Tuesday, 22 Rabiul Awwal 1441 / 19 November 2019

Tuesday, 22 Rabiul Awwal 1441 / 19 November 2019

BI: Perizinan Investasi Pemicu Perusahaan Asing tak Masuk

Jumat 06 Sep 2019 18:07 WIB

Rep: Novita Intan/ Red: Friska Yolanda

Investasi (ilustrasi)

Investasi (ilustrasi)

Foto: Republika
Terkait perizinan, perusahaan asing tak bisa mengukur penyelesaiannya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia menyebut perizinan investasi yang sulit menyebabkan perusahaan-perusahaan asing tak melirik Indonesia. Padahal Indonesia memiliki potensi yang menjanjikan secara wilayah dan tenaga kerja.

Baca Juga

Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti mengatakan pihaknya telah menelurusi alasan 33 perusahaan asing tidak berminat ke Indonesia. Salah satunya keberatan dengan perizinan di Indonesia. 

“Kita telusuri, satu hal yang memang membuat mereka berat itu perizinan. Kalau misalnya masalah wilayah, tenaga kerja dan sebagainya sesuatu yang bisa diukur. Itu bisa ditempatkan ke dalam perhitungan mereka, visibility mereka. Tapi yang tak bisa diukur adalah perizinan, selesainya kapan, pembebasan lahan," ujarnya saat acara Diskusi Panel Perekonomian dan Arah Kebijakan Sistem Pembayaran Indonesia di Museum Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (6/9).

Destry mengaku sependapat dengan Presiden Joko Widodo yang merasa heran Indonesia kalah menarik dari Vietnam. Berdasarkan data teranyar pada 2019, dari 33 perusahaan asal Cina yang berekspansi, sebanyak 23 di antaranya memilih Vietnam sebagai lokasi pabrik baru dan 10 perusahaan lain memilih membuka pabrik di Malaysia, Thailand dan Kamboja. 

"Pak Presiden kan menjadi concern kenapa ada 33 perusahaan yang dari Cina pergi. Kenapa mereka pindah kan untuk mengirimkan ke AS juga susah, kok tidak ada yang masuk ke RI," ucapnya.

Destry menjelaskan saat ini secara keseluruhan aliran dana asing yang masuk ke Indonesia mencapai Rp 170 triliun. Namun mayoritas aliran dana asing masuk ke pasar saham dan obligasi. Padahal saat ini ekonomi dalam negeri membutuhkan investasi asing langsung atau Foreign Direct Investment (FDI).

Melihat kondisi tersebut, Bank Indonesia telah menyiapkan antisipasi hal tersebut tidak terulang. Menurut Destry seharusnya pemerintah bisa menwarkan kepada calon investor atas proyek-proyek yang sudah jalan.

"Akan lebih bagus jika ini diimbangi masuknya FDI yang lebih besar," jelasnya.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah akan memangkas habis-habisan perizinan dan rekomendasi investasi setelah investor Cina enggan berinvestasi di Indonesia.

“Ini tunjukkan bahwa ada yang nggak berjalan dengan baik di kita. Misalnya (di Indonesia), rekomendasi teknis saja perlu waktu yang lama," ujar Darmin di Kantor Presiden, Rabu (4/9). 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA