Kamis, 17 Rabiul Awwal 1441 / 14 November 2019

Kamis, 17 Rabiul Awwal 1441 / 14 November 2019

Pemerintah Dinilai Perlu Tata Kembali Iklim Investasi Migas

Jumat 06 Sep 2019 17:33 WIB

Red: Ichsan Emrald Alamsyah

 Pekerja tambang beraktivitas di area pengeboran minyak dan gas.  (ilustrasi)

Pekerja tambang beraktivitas di area pengeboran minyak dan gas. (ilustrasi)

Foto: Republika/Edwin Dwi Putranto
Iklim investasi migas perlu dibenahi agar terkesan tak alergi dengan asing

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penulis buku "Nasionalisme Migas", Gde Pradnyana menilai pemerintah perlu menata kembali iklim investasi bidang migas. Langkah ini perlu dilakukan agar lebih menarik dan tidak alergi dengan investasi asing di sektor migas.

Baca Juga

"Dalam era industri 4.0, kegiatan ekonomi tidak perlu melulu dimaknai sebagai dikerjakan sendiri, investasi asing sangat berbeda bentuknya dengan penguasaan atas sumber-sumber kekayaan alam seperti pada masa penjajahan," ujar Gde Pradnyana dalam bedah buku "Nasionalisme Migas" di Jakarta, Jumat (6/9).

Saat ini, lanjut dia, investasi asing merupakan salah satu bentuk dari "sharing economy", yaitu dalam hal berbagi risiko karena dalam melakukan eksplorasi dan eksploitasi migas tingkat kegagalannya cukup besar. "Nilai investasinya juga tidak sedikit, dibutuhkan modal yang cukup besar dalam melakukan eksplorasi dan eksploitasi migas," katanya.

Maka itu, menurut dia, diperlukan mitra yang kuat, sebagaimana halnya kemitraan antara pemilik sawah (negara selaku pemilik ladang migas) dan penggarap dalam hal ini Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang memiliki kekuatan finansial, teknologi, dan kemampuan memikul risiko yang cukup.

"Dengan begitu tercipta kemitraan yang harmonis sehingga migas tidak lagi semata-mata dilihat dari sudut penerimaan negara dari sektor hulu migas, melainkan juga dalam upaya untuk pengurangan defisit belanja energi di sektor hilir," ucapnya.

Ia menambahkan fakta yang dapat disaksikan saat ini justru banyak negara yang tidak memiliki kekayaan alam malah lebih maju ketimbang negara yang memilikinya. "Maka integrasi hulu-hilir menjadi keniscayaan," katanya.

Dalam kesempatan itu, Gde Pradnyana juga mengatakan konsumsi migas yang sangat besar oleh sektor transportasi, harus diatasi dengan menyediakan sarana transportasi yang murah ketimbang menyediakan bahan bakar minyak (BBM) yang murah. "Subsidi BBM dapat dialihkan menjadi subsidi untuk sarana transportasi umum," katanya.

Gde Pradnyana juga mengutip pernyataan Presiden Jokowi ketika beliau menjadi Gubernur DKI bahwa "infrastruktur itu dibangun untuk orang, bukan untuk mobil".

"Maknanya adalah pemanfaatan angkutan umum harus ditingkatkan kualitasnya untuk mengurangi minat masyarakat menggunakan angkutan pribadi," katanya.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA