Senin, 24 Muharram 1441 / 23 September 2019

Senin, 24 Muharram 1441 / 23 September 2019

Pemerintah Bidik Devisa 5 Destinasi Wisata Super Prioritas

Rabu 11 Sep 2019 04:25 WIB

Rep: Dedy Darmawan Nasution/ Red: Nidia Zuraya

Sejumlah wisatawan mengunjungi Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah, Jumat (30/8/2019). Pemerintah menetapkan empat prioritas destinasi wisata, salah satunya Borobudur di Magelang, untuk manggaet wisman demi meningkatkan devisa dari sektor pariwisata.

Sejumlah wisatawan mengunjungi Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah, Jumat (30/8/2019). Pemerintah menetapkan empat prioritas destinasi wisata, salah satunya Borobudur di Magelang, untuk manggaet wisman demi meningkatkan devisa dari sektor pariwisata.

Foto: Antara/Aloysius Jarot Nugroho
Lima destinasi wisata super prioritas mendapat suntikan dana pemerintah Rp 9,35 T

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah telah mengalokasikan anggaran pembangunan lima destinasi super prioritas sebesar Rp 9,35 triliun. Alokasi dana itu terdiri dari anggaran awal sebesar Rp 2,98 triliun serta anggaran tambahan Rp 6,36 triliun.

Baca Juga

Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo mengatakan, Badan Otorita maupun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mengelola destinasi prioritas bekerja secara optimal agar penggunaan anggaran yang besar memberikan hasil. Badan Otorita maupun KEK telah diberikan wewenang sehingga harus mampu menjalankan fungsi otoritas dan koordinasi antar lembaga.

"Semua harus terukur dengan rencana aksi dan siklus yang jelas. Sehingga masing-masing output dan input bisa digabung menjadi outcome base. Inilah tantangan kita," kata Mardiasmo dalam Rapat Koordinasi Nasional Pariwisata di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Selasa (10/9).

Mardiasmo menuturkan, jika pengembangan kelima destinasi tersebut berhasil, devisa dipastikan akan terus meningkat. Dengan demikian kontribusi sektor pariwisata akan lebih maksimal. Sebagai informasi, lima destinasi prioritas di antaranya Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, serta Likupang.

Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga perlu lebih diintensifkan. Pihaknya tak ingin mendengar terdapat masalah antara pusat dengan daerah atau antar daerah terbentur masalah ego sektoral dalam pembangunan pariwisata. Pihaknya berharap kepada semua kementerian lembaga yang terkait dapat bekerja optimal agar penganggaran efektif. 

"Siapa melakukan apa, dimana, kapan. Harus betul-betul diawasi bersama," katanya menambahkan.

Tahun ini, pemerintah menargetkan devisa pariwisata mencapai 20 miliar dolar AS. Kurun waktu 2015-2018 devisa pariwisata konsisten mengalami pertumbuhan. Pada 2015, devisa pariwisata mencapai 12,23 miliar dolar AS. Memasuki 2016 devisa tembus 13,46 miliar dolar AS. Lalu tahun 2017 mencapai 15,24 miliar dolar AS dan tahun 2018 sebesar 19,29 miliar dolar AS.

Lima destinasi prioritas ditargetkan bisa membantu menambah kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 6 juta orang dengan perkiraan devisa sekitar 7,3 miliar dolar AS.

Anggaran terbesar ada pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp 7,56 triliun. Selanjutnya diikuti Kementerian Perhubungan Rp 673,7 miliar, Kementerian Pariwisata Rp 874 miliar, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rp 142,2 miliar, Kementerian Desa PDT Rp 82,9 miliar serta Bekraf Rp 19,2 miliar.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menambahkan, pihaknya mendukung penuh pembangunan infrastruktur untuk pariwisata dengan dukungan anggaran yang ada. "Anggaran yang diberikan kepada kita sangat mendukung kerja pembangunan destinasi," kata dia.

Khusus di Danau Toba, pihaknya siap mengucurkan anggaran sebesar Rp 2,52 triliun. Selanjutnya, diikuti Borobudur mendapatkan anggaran Rp 1,51 triliun. Adapun untuk Mandalika pada tahun depan memperoleh kucuran dana sebesar Rp 1,74 triliun. Terakhir, di Labuan Bajo dan Mandalika masing-masing diberikan Rp 991 miliar dan Rp 499 miliar.

Kendati demikian, Basuki menekankan bahwa pembangunan infrastruktur jauh lebih mudah dibanding urusan sosial. Dampak sosial dari pembangunan fisik mesti dipikirkan agar infrastruktur yang didirikan dapat digunakan secara optimal dan memberi manfaat dari segi ekonomi, sosial, dan budaya.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan proyek-proyek aksesibilitas menuju kawasan destinasi dipastikan berjalan sesuai target. Sebab, proyek infrastruktur dasar langsung berada di bawah arahan Presiden Joko Widodo.

Kemenhub sendiri, Budi mengatakan hingga melakukan pengalihan anggaran dan efisiensi anggaran di pos lain untuk mendukung destinasi super prioritas. "Kita pastikan pembangunan berjalan dengan baik karena kita mengalihkan anggaran dan efisiensi di masing-masig pos anggaran sekitar 10 persen," ujar dia.

Pembangunan bandara, pelabuhan, dan stasiun kereta api harus terpenuhi di setiap kawasan destinasi. Namun, menurut Budi dari lima destinasi super prioritas, kawasan yang paling membutuhkan perluasan akses transportasi yakni Borobudur dan Likupang.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA