Selasa, 15 Rabiul Awwal 1441 / 12 November 2019

Selasa, 15 Rabiul Awwal 1441 / 12 November 2019

Hingga Agustus 2019, 19 PSN Senilai Rp 87,7 Triliun Rampung

Selasa 10 Sep 2019 07:35 WIB

Rep: Dedy Darmawan Nasution/ Red: Friska Yolanda

Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono (kedua kiri), Mensesneg Pratikno (kiri), Gubernur NTT Viktor Laiskodat (kedua kanan), dan Bupati Belu Willy Lay (kiri) menebar benih ikan pada peresmian Bendungan Rotiklot di Belu, Atambua, NTT, Senin (20/5/2019).

Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono (kedua kiri), Mensesneg Pratikno (kiri), Gubernur NTT Viktor Laiskodat (kedua kanan), dan Bupati Belu Willy Lay (kiri) menebar benih ikan pada peresmian Bendungan Rotiklot di Belu, Atambua, NTT, Senin (20/5/2019).

Foto: Antara/Yulius Satria Wijaya
PSN itu terdiri dari bandara, jalan, smelter dan bendungan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koordinator Perekonomian menyatakan, sepanjang bulan Januari-Agustus 2019, sebanyak 19 proyek strategis nasional (PSN) rampung dikerjakan. Proyek tersebut terdiri dari tiga bandara, lima jalan, empat kawasan, dua smelter, tiga bendungan, dan dua proyek teknologi dengan total nilai investasi mencapai Rp 87,7 triliun.

Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution menyatakan, dengan capaian tersebut pemerintah akan mempersiapkan langkah percepatan penyelesaian PSN ke depan. "Secara kumulatif, sejak 2016 hingga Agustus 2019 sudah ada 81 PSN yang rampung dengan nilai investaso Rp 390 triliun," kata Darmin, Senin (9/9).

Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kemenko Perekonomian, Wahyu Utomo menambahkan, dalam penyelesaian PSN, salah satu isu utama yakni mengenai pengadaan dan pembayaran tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Pengadaan tanah, kata Wahyu, merupakan salah satu kunci dari pembangunan infrastruktur. Karena itu, ke depan perlu ada penyederhanaan dan kecepatan dalam proses pengadaan tanah.

Di satu sisi, ketersediaan tenaga listrik juga tak bisa dipisahkan. Ia menuturkan, pemerintah memiliki program ketenagalistrikan 35.000 megawatt (MW). Dari program itu, sebanyak 3.768 MW sudah beroperasi dengan nilai Rp 101,7 triliun.

Sisanya, 21.992 MW dalam tahap konstruksi, 7.515,1 MW menyelesaikan proses power purchase agreement atau kesepakatan harga dengan PLN tapi belum mencapai tahap financial close, 1.453 MW dalam tahap pengadaan, serta 734 MW masih dalam tahap perencanaan. 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA