Beberapa minggu ini situasi di Papua bisa dikatakan mengalami krisis keamanan. Namun sayang sekali perhatian pemerintah terhadap kasus ini kurang. Bahkan isu yang justru lebih ramai dibicarakan di media elektronik adalah isu pemindahan ibu kota. Ini hal yang memprihatinkan, bukankah isu disintegrasi harusnya lebih krusial?

Tidak dapat dipungkiri konflik yang berujung kepada tuntutan referendum ini disebabkan karena masyarakat Papua merasa dimarginalkan. Kehadiran negara dirasakan sangat kurang mensejahterakan masyarakat Papua disaat SDA mereka dieksploitasi sedemikian rupa. Saat kemiskinan dan perasaan terabaikan mendorong protes dan perlawanan hingga menjadi pemberontakan OPM pun tindakan negara tidak tegas. Pemerintah terkesan santai dan lamban merespons pergerakan dari OPM.

Namun saat ini jika hanya sekedar menindak tegas OPM justru akan meningkatkan dukungan dari masyarakat Papua kepada OPM. Maka, seiring dengan melakukan tindakan kepada OPM pemerintah juga harus memberikan solusi konkrit untuk mensejahterakan masyarakat Papua.

Negara harus merangkul saudara-saudara kita di Papua dan hadir untuk mewujudkan kesejahteraannya. Jangan pula melibatkan asing dalam penyelesaian krisis di Papua karena ini masalah stabilitas nasional yang tidak seharusnya dicampuri pihak yang tidak berkepentingan.

Ingat, jika Papua merdeka siapa yang dirugikan dan siapa yang diuntungkan? Bangsa ini jelas merugi sedangkan asing yang menguasai sebagian besar aset SDA akan bertepuk tangan karena semakin mudah menjalankan kepentingannya.

Pengirim: Ryang Adisty Farahsita, Sleman

Ikuti Whatsapp Channel Republika