Selasa, 23 Safar 1441 / 22 Oktober 2019

Selasa, 23 Safar 1441 / 22 Oktober 2019

DPD Minta Pemerintah Jadi Solusi Masalah KPAI-PB Djarum

Senin 09 Sep 2019 17:46 WIB

Rep: Rizkyan Adiyudha/ Red: Gita Amanda

Jalannya tahapan screening Audisi Umum PB Djarum 2019 di GOR KONI, Kota Bandung, Jawa Barat, Ahad (28/7).

Jalannya tahapan screening Audisi Umum PB Djarum 2019 di GOR KONI, Kota Bandung, Jawa Barat, Ahad (28/7).

Apa yang terjadi saat ini adalah ujian sejauh mana pemerintah mampu menempatkan diri.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Fahira Idris meminta pemerintah menjadi solusi terkait masalah PB Djarum dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). PB Djarum berencana mengehentikan audisi beasiswa bulu tangkis pada tahun 2020, karena menyusul kritik KPAI yang menilai Djarum telah memanfaatkan anak-anak untuk mempromosikan produk mereka.

"Pemerintah harus jadi problem solver, punya terobosan dan cari jalan terbaik dari persoalan ini," kata Fahira Idris dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (9/9).

Menurut Fahira, pemerintah harus memastikan program pembibitan atlit bulu tangkis tetap terus berjalan. Disaat yang bersamaan, dia juga meminta eksekutif untuk memastikan jika program ini tidak berpotensi melanggar regulasi terutama yang terkait dengan perlindungan anak.

Masih kata Fahira, peran dunia usaha masih sangat dibutuhkan untuk pengembangan olah raga nasional hingga saat ini. Dia melanjutkan, hal itu mengingat banyaknya keterbatasan sumberdaya yang dimiliki pemerintah.

Dia berpendapat, sumbangsih PB Djarum untuk bulu tangkis Indonesia tidak perlu diragukan. Namun, dia mengakui jika perkembangan undang-undang dan regulasi menuntut program audisi ini harus melakukan penyesuaian.

"Cobalah duduk bersama lagi dan pemerintah hadir sebagai penengah dan pemberi solusi. Saya yakin ada jalan keluar," katanya.

Menurut Fahira, apa yang terjadi saat ini adalah ujian sejauh mana pemerintah mampu menempatkan dirinya sebagai solusi terhadap persoalan yang menjadi polemik hangat di masyarakat. Dia mengatakan, kebuntuan persoalan ini membutuhkan pemecahan dan menghasilkan sebuah terobosan baru yang hanya bisa dilakukan oleh pemerintah sebagai otoritas tertinggi.

“Bulu tangkis penting bahkan satu republik ini cinta bulu tangkis. Tetapi memastikan regulasi perlindungan anak berjalan juga sangat penting karena itu amanat rakyat lewat undang-undang," katanya.

Seperti diketahui, Djarum Foundation telah memutuskan untuk menghentikan audisi umum beasiswa bulu tangkis pada 2020 nanti. Keputusan itu dilakukan menyusul permintaan KPAI agar Djarum menghentikan penggunaan anak sebagai media promosi citra merek dagang rokok Djarum melalui audisi beasiswa bulu tangkis.

Baca Juga

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 
 
Terpopuler