Presiden Jokowi meminta izin pada para wakil rakyat untuk memindahkan ibu kota Indonesia ke pulau Kalimantan. Jakarta dinilai tak mampu lagi menanggung beban sebagai ibukota. Terlalu banyak yang harus dibenahi.
Dikutip dari Republika.co.id, Sementara Kalimantan Timur, dinilai cocok menggantikan posisi Jakarta menjadi ibukota Indonesia. Alasannya karena Kalimantan Timur minim resiko bencana, terletak di tengah negara Indonesia, berdekatan dengan kota yang sudah berkembang yakni Balikpapan dan Samarinda. Infrastrukturnya pun dinilai sudah lengkap ditambah terdapat lahan milik pemerintah yang bisa dikembangkan di sana.
Banyak yang menilai kebijakan ini tak tepat. Apalagi dikeluarkan saat kondisi perekonomian negeri ini sedang buruk. Mengingat pemindahan ibukota membutuhkan dana yang tak sedikit, sekitar Rp 500 triliun.
Satu alasan lain yang mendorong pemindahan ibukota adalah pemerataan tingkat kesejahteraan ekonomi. Hal ini tertolak, toh di Jakarta saat ini, yang notabenenya masih menjadi ibukota Indonesia, justru ditemukan banyak titik kumuh. Ini menjadi cermin bahwa di jantung negara Indonesianya pun, kesejahteraan tidak merata. Dan fenomena ini menyebar ke daerah lainnya.
Kebijakan yang dinilai grasa grusu oleh para pakar ini, bukan tentang Jakarta yang tidak mampu menanggung beban menjadi ibukota negara. Tapi lebih pada efektivitas pengaturan, pengayoman penguasa kepada rakyatnya. Lah wong di kota-kota besar saja masih banyak titik-titik kumuh.
Ketika Jakarta dinilai bermasalah, maka seharusnya dibenahi. Bukan malah lari, pindah ke tempat yang jauh.
Kita harusnya bercermin pada beberapa negara yang dinilai kurang berhasil memindahkan ibukotanya, mulai dari Australia, Brazil, Korea Selatan. Memindahkan ibu kota tak semudah membalikan telapak tangan, dan kini hal itu tak begitu genting dibandingkan permasalahan lain di negeri ini.
Kacamata penguasalah yang kini bermasalah. Mereka menimbang untung rugi dalam masalah mengurusi rakyat sendiri. Keuntungan bagi jajaran penguasa dan para pemodal. Inilah kacamata kapitalis yang dipakai saat ini. Sehingga wajar jika kebijakan demi kebijakan tak ramah rakyat, mulai dari kenaikan BPJS 100 persen, kenaikan tarif listrik, sampai pemindahan ibukota.
Faktanya, tak berapa lama setelah pengumuman kebijakan pemindahan ibu kota, terpampang besar iklan pemasaran pembangunan hunian di Kalimantan di surat kabar nasional. Gerak cepat sekali para pengusaha mendukung kebijakan penguasa yang bisa memberikan keuntungan baginya.
Bandingkan dengan cerminan penguasa saat Islam diterapkan sebagai aturan kehidupan. Jangankan untuk meraup keuntungan mengisi pundi-pundi sendiri dan kelompoknya juga pengusaha, para penguasa dulu lebih senang dalam keadaan lapar ketika rakyatnya dalam kesulitan.
Ingatlah kita akan kisah Rasulullah yang mengganjal perutnya dengan batu untuk menahan lapar. Ingat pula kita kisah Umar bin Khattab yang hanya memakan roti keras dan minyak sehingga wana kulitnya berubah menjadi hitam. Beliau ra pun berkata, "Akulah sejelek-jelek kepala negara, apabila aku kenyang sementara rakyatku kelaparan".
Masyaallah, inilah cermin pemimpin yang paham arti beratnya pertanggung jawaban kelak di akhirat. Mereka rela bersusah payah di dunia agar ringan hisab di akhirat sana. Selalu mementingkan urusan rakyat di atas kepentingan pribadi.
Semoga Allah menganugerahkan kepada kita pemimpin seperti Rasul juga para sahabat yang dijanji surga.
Wallahu'alam bish shawab.
Data penulis
Nama: Fatimah Azzahra, S. Pd
Muslimah Tinggal di Bandung
Ikuti Whatsapp Channel Republika
