Sunday, 5 Sya'ban 1441 / 29 March 2020

Sunday, 5 Sya'ban 1441 / 29 March 2020

Komisioner KPK: Pencegahan Korupsi Harus Mulai dari Parpol

Ahad 08 Sep 2019 15:31 WIB

Rep: Wilda Fizriyani/ Red: Ratna Puspita

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode Muhammad Syarif

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode Muhammad Syarif

Foto: Republika TV/Havid Al Vizki
KPK menilai parpol harus memperbaiki pengelolaan keuangan, kader, dan penegakan etik.

REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong keras partai politik (parpol) untuk memperbaiki sistemnya karena kasus korupsi juga kerap menjerat para politikus dan anggota legislatif. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif merekomendasikan beberapa hal yang perlu dilakukan parpol untuk mencegah tindakan korupsi.

Baca Juga

Pertama, pengelolaan keuangan parpol harus diperbaiki ke depannya. "Banyak asal (keuangan) tidak kelas, kurang tercatat dan pemanfaatannya kurang jelas," kata Laode di Gedung DPRD Kota Malang, Jumat (6/9).

Kedua, parpol juga harus memperhatikan aspek kaderisasi parpol yang belum berjalan baik. Banyak kader yang telah memulai karirnya dari ranting sampai pengurus besar dengan loyalitas tinggi terhadap parpol.

Namun saat kader mencalonkan diri menjadi anggota legislatif atau eksekutif, parpol kurang memberi dukungan penuh. Berdasarkan temuannya, keuangan yang kurang memadai membuat kader tidak mendapatkan dukungan baik dari parpol.

Parpol justru lebih mengusung calon yang belum pernah menjadi kader. Bahkan, tak jarang mengambil pilihan di kubu oposisi.

Laode menilai, kader parpol justru memiliki loyalitas yang lebih tinggi. Pencapaian hingga menjadi pengurus besar jelas menjadi bukti kerja kerasnya untuk parpol. Namun, kinerja baik seorang kader tak selalu memberikan peluang untuk menjadi seorang pemimpin.

Ketiga, penegakan etik di dalam parpol juga perlu ditingkatkan. Sebab, sebagian besar pimpinan parpol lebih sering melakukan penegakan etik ketika kader sudah tertangkap KPK.

Padahal, tindakan ini seharusnya sudah mulai dilakukan sejak parpol mendeteksi sikap melenceng kadernya. "Kalau menemukan ada yang melenceng, (bilang) 'eh, jangan (dilakukan) demi nama parpol'," kata dia.

 

 

Laode berharap, parpol di Indonesia dapat menjadi penggerak pemberantasan korupsi. Indonesia juga dapat mencontoh sistem yang dilakukan negara lain. "Tapi tidak semua negara, AS (Amerika Serikat --red) itu kurang baik diikuti. Tapi Skandinavia yang indeks persepsinya selalu 80 ke atas, banyak contoh untuk kita ikuti," tambahnya.

 

 

Laode juga menyarankan cara bagaimana dapat terpilih kembali menjadi anggota legislatif maupun eksekutif. Menurutnya, para calon hanya perlu berupaya baik saja ke masyarakat. Tidak perlu membuat spanduk, baliho dan sejenisnya.

 

"Berupaya baik saja, lawan pun malas melawan karena tahu tidak bisa,", tambahnya.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA