Tuesday, 18 Muharram 1441 / 17 September 2019

Tuesday, 18 Muharram 1441 / 17 September 2019

Jalan Damai Menghitung Korban Rusuh di Papua

Sabtu 07 Sep 2019 10:48 WIB

Red: Muhammad Subarkah

Wali Kota Sorong, Lambertus Jitmau (empat kanan) bersama Forkopimda membawa bendera Merah Putih menyerukan perdamaian di Lapangan Hokky Kota Sorong, Papua Barat, Jumat (6/9/2019).

Wali Kota Sorong, Lambertus Jitmau (empat kanan) bersama Forkopimda membawa bendera Merah Putih menyerukan perdamaian di Lapangan Hokky Kota Sorong, Papua Barat, Jumat (6/9/2019).

Foto: Antara/Olha Mulalinda
Menghitung dan memastikan korban rusuh Papua itu jalan menjuju perdmaian.

Oleh: Fitriyan Zamzami, wartawan Republika

Marianus Ikomo (37 tahun) warga Gakobo, Distrik Tigi Barat;

Derikson Adiyi (21 tahun) warga Atouda, Distrik Waghete;

Hans Ukago (26 tahun) warga Diyai, Distrik Tigi Barat;

Alpius Pigay (20 tahun) warga Debei, Distrik Tigi Barat;

Pilemon Waine (27 tahun) warga Debei, Distrik Tigi Barat;

Aminadab Otoki (24 tahun) warga Domou, Distrik Waghete;

Bernadus warga Domou, Distrik Waghete;

Yones Douw, kepala Departemen Keadilan dan Perdamaian Gereja Kingmi di Tanah Papua, kasih tahu nama-nama itu saat saya telepon pekan lalu. Tiga yang paling atas, menurut dia meninggal di tempat, di lapangan tanah liat Kantor Bupati Deiyai.

Sedangkan empat yang terakhir, tak berhasil diselamatkan saat dibawa ke rumah sakit. Mereka semua berpulang saat aksi unjuk rasa menolak rasialisme berubah jadi kerusuhan di Deiyai pada Rabu (28/8) lalu. Hampir semuanya, kata Yones, dapat luka tembak.

Korban termasuk, Serda Rikson Edi Candra, prajurit TNI dari Yonkav 5 Kodam II/Sriwijaya.

Hanya nama itu yang secara resmi dikeluarkan kepolisian dan TNI sebagai korban meninggal dalam kerusuhan yang sama di Deiyai. Dua warga sipil yang juga diakui secara resmi oleh kepolisian jadi korban meninggal, tak disebut namanya.

Pada Rabu (4/9), Menko Polhukam Wiranto merangkum, Total empat warga sipil dan satu prajurit TNI meninggal di Papua sepanjang memanasnya situasi dua pekan belakangan. Wiranto tak memerinci nama-nama korban tersebut. Ia bilang, ada 16 korban luka dari warga sipil di Papua, jauh lebih sedikit dari catatan Gereja Kingmi sebanyak 31 korban luka di Deiyai. Wiranto juga tak menjelaskan dari daerah mana saja korban-korban meninggal dan luka-luka itu.

Sementara pada Jumat (29/8), Ketua Sinode Gereja Kingmi di Tanah Papua, Benny Giay, mengabarkan kejadian yang mengkhawatirkan di Jayapura. Ia menuturkan, pada siang itu sekelompok orang mencegat sebuah mobil di wilayah Abepura. Tujuh penumpang mobil itu, semuanya putera daerah diminta keluar dan mengalami penganiayaan. Satu orang, kata Pendeta Benny, ditusuk. Beruntung, kepolisian lekas datang dan membawa pergi tujuh yang mengalami penyiksaan saat itu.

Ahad (1/9) pagi, datang lagi laporan dari Jayapura. Seorang kawan di sana menuturkan, pada dini hari tersebut, ada penyerangan ke Asrama Mahasiswa Wamena di Kompleks Kamkey Abepura. Dua orang penghuni asrama dikhawatirkan meninggal dalam penyerangan itu. Polresta Jayapura mengiyakan dua hari kemudian, empat warga meninggal dalam penyerangan itu, lagi-lagi tanpa memerinci dengan lengkap identitas mereka.

Menko Polhukam Wiranto juga sempat menuturkan, tak ada korban meninggal dan luka-luka dalam kericuhan di berbagai kota di Papua Barat. Hal ini juga bertentangan dengan saksi mata yang sempat saya hubungi.

Seorang warga Fakfak menceritakan, dalam aksi di Fakfak sempat ada pengibaran Bintang Kejora di gedung Lembaga Adat. Pengibaran itu kemudian dihentikan massa dari Paguyuban Nusantara dan bentrok sempat terjadi. Dua orang terluka cukup parah sehingga harus dirawat di rumah sakit.

Jadi siapa yang harus dipercaya di sini? Pertama jumlah yang disampaikan Pak Wiranto sudah bertentangan dengan jumlah yang disampaikan kepolisian di Deiyai dan Polresta Jayapura. Karena jika dijumlah, semestinya keterangan institusi itu menunjukkan ada sedikitnya enam korban meninggal, dua di Deiyai dan empat di Abepura. Sementara jika dibandingkan dengan catatan gereja, pemerintah juga tak sebegitu kuat argumennya karena tak seperti pihak gereja, mereka tak menyertakan secara lengkap identitas korban.

Selain itu, bukan rahasia lagi pemerintah kerap merevisi jumlah korban. Pada kerusuhan di Jakarta 22 Mei lalu, misalnya, pihak kepolisian sempat menyatakan tak ada korban meski berbagai laporan menunjukkan sedikitnya ada delapan korban meninggal. Kepolisian juga sempat meragukan sebab meninggalnya para korban, kemudian mengakui bahwa proyektil yang menewaskan mereka kemungkinan dari aparat. Ini pola yang berulang di berbagai konflik yang menimbulkan korban jiwa di Indonesia.

Begini, belakangan pemerintah rajin melakukan penangkapan dan penetapan tersangka terhadap pihak-pihak yang mereka sebut memprovokasi kerusuhan di Papua. Dari itu, saya ingin bilang lebih dulu bahwa pembandingan jumlah korban ini sama sekali bukan salah satu upaya provokasi tersebut.

Justru menutup-nutupi kejadian sebenarnya adalah aksi provokasi yang lebih berbahaya. Menyangkal kematian seseorang adalah juga menegasikan keberadaannya. Ini sama melecehkan, atau bahkan lebih, ketimbang laku rasisme menempatkan manusia tertentu pada posisi subinsani.

Pada akhirnya, kedamaian di Papua, atau rekonsiliasi jenis apapun, tak akan bisa tercapai dengan kebohongan. Jika pemerintah berkeras bahwa kerusuhan di Papua dan Papua Barat adalah buah dari hoaks, adalah ironis jika mereka berharap bisa menyudahi kerusuhan itu dengan tipu-tipu juga.

Wallahualam bisshawab...

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA