REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan melakukan pendekatan secara prioritas untuk memberantas tingkat buta aksara di Indonesia. Pada 2019, masih ada enam provinsi yang masih masuk kategori zona merah buta aksara.
"Pertama kami sasar provinsi yang masih zona merah, daerah yang persentase buta hurufnya empat persen ke atas," kata Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan Kemendikbud Abdul Kahar via telepon di Jakarta, Jumat (6/9).
Wilayah yang tercakup dalam zona merah tersebut, Papua, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Barat. Pendekatan yang dilakukan Kemedikbud untuk menurunkan tingkat buta aksara, kata dia, dengan memanfaatkan dukungan APBN yang difokuskan pada penanganan buta aksara.
Selain itu, Kemendikbud juga mengajak pemerintah daerah untuk mengoptimalkan APBD dan peran serta masyarakat. Ia mencontohkan Kabupaten Bonemembuat satu peraturan yang mewajibkan satu guru untuk memberantas minimal lima orang yang mengalami buta aksara.
Kemendikbud juga bekerja sama dengan pemda setempat dalam pengembangan model keaksaraan yang disebut tutor balik bola. Model tersebut mengembangkan gaya melek aksara dengan wajib membantu tetangga yang masih buta aksara.
"Ini semua dilakukan secara simultan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
