REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, mengatakan, angka buta aksara di enam provinsi masih tergolong tinggi. Persentase buta aksara di enam provinsi ini masih di atas empat persen.
Menurut Muhadjir, pada 2004 lalu Indonesia berhasil mengurangi separuh jumlah penduduk buta aksara dari 10,20 persen (15,4 juta orang), menjadi 5,02 persen (7,54 juta orang) pada tahun 2010. Kemudian, pada tahun ini Indonesia bahkan telah berhasil menekan angka buta aksara lebih rendah lagi hingga 1,93 persen (atau 3,2 juta orang). Angka ini menurun dari sebesar 2,07 (atau 3,4 juta orang) pada tahun sebelumnya.
"Meskipun jumlah buta aksara di negara kita sudah menurun, bukan berarti Gerakan Nasional 'Pemberantasan Buta Huruf' atau pemberantasan buta akasara ini sudah selesai. Tugas kita bersama untuk menuntaskan buta aksara dan membebaskan bangsa ini dari kebutaaksaraan harus terus kita lakukan," ujar Muhadjir saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari Aksara Internasional tingkat Nasional 2019 di Lapangan Karebosi, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (7/9).
Dia melanjutkan, pemberantasan buta aksara pada segmen populasi ini akan sangat sulit, tetapi profilnya sudah semakin jelas. Profil yang dimaksud yaitu mayoritas masyarakat buta aksara berada di Indonesia bagian timur, yang tinggal di pedesaan dan di kantong-kantong kemiskinan. Mereka, kata Muhadjir, umumnya perempuan dan berusia di atas 45 tahun.
"Menurut data BPS pada Susenas 2018, terdapat enam provinsi di Indonesia dengan angka buta aksara lebih dari 4 persen. Keenamnya yaitu Provinsi Papua (22,88 persen), Nusa Tenggara Barat (7,51 persen), Nusa Tenggara Timur (5,24 persen), Sulawesi Barat (4,64 persen), Sulawesi Selatan (4,63 persen), dan Kalimantan Barat (4,21 persen). Jika ke enam propinsi ini dapat memberantas buta aksara di daerahnya masing-masing, maka angka buta aksara Indonesia akan menurun secara signifikan," tegas Muhadjir.
Ke depannya, jika Indonesia mampu membebaskan diri dari buta aksara secara keseluruhan, maka harapan kualitas sumber daya manusia di seluruh Indonesia yang semakin meningkat bisa terwujud. Muhadjir pun mengingatkan bahwa tangangan hidup di Abad 21 tidak mudah. Karenanya bebas buta aksara menjadi salah satu kunci penting.
"Hidup di Abad 21 tidak cukup hanya berbekal sekadar bisa baca, tulis dan berhitung (calistung). Selain keterampilan membaca, menulis dan berhitung, setiap orang dewasa dituntut menguasai literasi digital, literasi keuangan, literasi sains, literasi kewargaan dan kebudayaan. Gerakan Pemberantasan buta aksara di seluruh dunia mungkin akan segera bergeser menjadi gerakan penguasaan enam literasi dasar tersebut," tambahnya.
Hari Aksara Internasional adalah hari yang disepakati bersama oleh para Menteri Pendidikan pada acara Kongres Menteri-Menteri Pendidikan se-Dunia di Teheran, Iran, pada 1966. Kongres ini diselenggarakan sebagai respon organisasi pendidikan PBB, UNESCO terhadap kondisi dunia pada saat itu di mana lebih dari 40 persen penduduk dewasa dunia masih buta huruf atau buta aksara.
Kongres tersebut kemudian mencanangkan 'Gerakan Pemberantasan Buta Aksara' secara masif di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang sedang berkembang. Kongres juga mengusulkan kepada Sidang Umum PBB yang kemudian menjadi keputusan bersama untuk menjadikan tanggal 8 September, sebagai 'Hari Aksara Internasional'.
Sejak saat itu Hari Aksara Internasional diperingati setiap tahun oleh semua negara anggota PBB. Peringatan ini dipandang perlu sebagai penguatan kembali komitmen bersama pemberantasan buta aksara di semua negara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
