Wednesday, 15 Sya'ban 1441 / 08 April 2020

Wednesday, 15 Sya'ban 1441 / 08 April 2020

Menhan Sebut Ada Kelompok Terafiliasi ISIS di Papua

Kamis 05 Sep 2019 19:18 WIB

Rep: Arif Satrio Nugroho/ Red: Esthi Maharani

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu bersama Menlu Retno LP Marsudi dan Menkominfo Rudiantara mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/9).

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu bersama Menlu Retno LP Marsudi dan Menkominfo Rudiantara mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/9).

Foto: Republika/Prayogi
Terdapat kelompok lain yang berafiliasi dengan ISIS telah menyerukan jihad di Papua

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyebut adanya kelompok terafiliasi ISIS yang beroperasi di Papua. Pernyataan Ryamizard itu disampaikan saat rapat bersama Komisi I DPR RI, Kamis (5/9).

"Sebagai catatan, terdapat kelompok lain yang berafiliasi dengan ISIS telah menyerukan jihad di tanah Papua," ujar Ryamizard di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Kamis.

Ryamizard menyebutkan sejumlah kelompok yang menginginkan pembebasan Papua dari Indonesia, selain kelompok yang dituding ditunggangi ISIS itu. Kelompok tersebut, kata dia, berusaha mengambil manfaat dan momentum dalam ekskalasi kerusuhan yang terjadi di Papua selama beberapa waktu belakangan.

"Terindikasi telah dilakukan oleh sekelompok separatis untuk memisahkan diri dari indoneisa, perlu disikapi secara seksama agar kejaidan serupa tak terulang kembali dalam masa yang akan datang," ujar dia.

Kelompok itu, kata Ryamizard, adalah kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) yang disebut Ryamizard sebagai kelompok pemberontak. Selain itu, ada kelompok pemberontak politik dan klandestin yang bergerak diam-diam.

Kelompok - kelompok Separatis disebut Ryamizard berafiliasi dengan organisasi di bawah Benny Wenda. Selama ini, kelompok tersebut dikenal dengan Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat.

Ryamizard mengakui, idealnya, konflik di Papua harus dilakukan secara persuasif. Namun bila tak diindahkan, maka ia meminta dilakukan secara pendekatan militer khususnya melalui operasi militer selain perang yang dilakukan oleh TNI.

"Tak ada kompromi, musuh negara harus dihancurkan," kata bekas Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia itu.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA