Wednesday, 4 Syawwal 1441 / 27 May 2020

Wednesday, 4 Syawwal 1441 / 27 May 2020

Kemkominfo: Blokir Internet Papua Dibuka Bertahap

Kamis 05 Sep 2019 06:13 WIB

Rep: Mimi Kartika/ Red: Nora Azizah

Suasana Pelabuhan Jayapura, Kota Jayapura, Papua, Senin (2/9/2019).

Suasana Pelabuhan Jayapura, Kota Jayapura, Papua, Senin (2/9/2019).

Foto: Antara/Zabur Karuru
Akses internet akan diberikan setelah berkoordinasi dengan instansi penegak hukum.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Komunikasi dan Informastika (Kemenkominfo) menyatakan, pemerintah akan membuka pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat secara bertahap. Hal itu setelah berkoordinasi dengan instansi penegak hukum dan aparat keamanan yang mempertimbangkan sejumlah keadan berangsur pulih.

"Pemerintah secara bertahap mulai membuka blokir atas layanan data internet di wilayah Papua dan Papua Barat," ujar Plt Kepala Biro Humas Kemenkominfo Ferdinandus Setu dalam keterangan pers, Rabu (4/9) malam.

Pembukaan blokir atas layanan data internet dilakukan di 19 babupaten di Provinsi Papua. Diantaranya Keerom, Puncak Jaya, Puncak, Asmat, Boven Digoel, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Intan Jaya, Yalimo, Lanny Jaya, Mappi, Tolikara, Nduga, Supiori, Waropen, Merauke, Biak, Yapen, dan Kabupaten Sarmi.

Untuk 10 kabupaten lainnya di Provinsi Papua yakni Kabupaten Mimika, Paniai, Deiyai, Dogiyai, Jayawijaya, Pegunungan Bintang, Numfor, Kota Jayapura, Yahukimo dan Nabire. Wilayah-wilayah itu terus dipantau situasinya dalam satua atau 2 dua hari ke depan.

Pembukaan kembali blokir atas layanan data di sejumlah besar wilayah Papua dan Papua Barat dilakukan setelah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum atau keamanan. Setelah mempertimbangkan situasi keamanan di wilayah-wilayah tersebut sudah pulih atau normal.

"Serta mempertimbangkan sebaran informasi hoaks, kabar bohong, ujaran kebencian, hasutan dan provokasi terkait dengan isu Papua sudah mulai menurun," jelas Ferdinandus.

Ia mengatakan, pemerintah kembali mengimbau semua warga untuk tidak menyebarkan informasi hoaks, kabar bohong, ujaran kebencian, hasutan dan provokasi. Apalagi melalui media apapun termasuk media sosial, agar proses pemulihan kembali seluruh wilayah Papua dan Papua Barat cepat berlangsung.

Baca Juga

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA