Wednesday, 14 Rabiul Akhir 1441 / 11 December 2019

Wednesday, 14 Rabiul Akhir 1441 / 11 December 2019

Tekan Defisit, Asuransi Cina Tawari Bantuan BPJS Kesehatan

Kamis 29 Aug 2019 07:01 WIB

Red: Budi Raharjo

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris (kiri).

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris (kiri).

Foto: Antara/Puspa Perwitasari
Menko Maritim Luhut Panjaitan beri tahu ketertarikan Ping An membantu BPJS Kesehatan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyatakan masih mempelajari tawaran kerja sama dengan perusahan asuransi dari Cina, Ping An Insurance. Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan, pihaknya tidak begitu saja menerima tawaran perusahaan asuransi asing itu.

"Kami pelajari, lihat dulu. Jadi, tidak semerta-merta langsung dipenuhi," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (27/8) malam. Dia menambahkan, BPJS Kesehatan akan memberikan keterangan selepas mempelajari usulan tersebut.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyatakan adanya ketertarikan Ping An untuk membantu BPJS Kesehatan. Menurut Luhut, Ping An bisa membantu untuk menekan defisit BPJS Kesehatan dengan efisiensi lewat teknologi informasi.

Usulan kerja sama dengan perusahaan asuransi dari Cina ini mulanya disampaikan Menko Luhut. Ia menjelaskan, hal ini bermula dari pertemuannya dengan salah seorang pemimpin Ping An Insurance dalam salah satu acara saat kunjungannya ke Cina pada bulan lalu.

Dari perbincangan tersebut terungkap perusahaan asuransi berbasis daring ini menggunakan teknologi kecerdasan buatan dan telah sukses membantu efisiensi bisnis mereka. "Perusahaan publik ini memelopori menggunakan sistem manajemen kesehatan berbasis teknologi di 282 kota di Cina," ujarnya dalam keterangan persnya, Ahad (25/8).

Menurut Luhut, layanan itu telah dimanfaatkan lebih dari 403 juta orang. Pada pembicaraan tersebut, pihak Ping An menyampaikan beberapa saran yang bisa dilakukan oleh BPJS untuk mengatasi defisitnya yang diperkirakan mencapai Rp 32 triliun.

Menko Luhut mengatakan, ia memahami benar bahwa BPJS tidak masuk dalam lingkup bidang kerjanya. Namun, dari pertemuan itu, sebagai warga negara Indonesia ia berharap Ping An bisa memberikan masukan atau sumbang saran.

Sebagai tindak lanjut, pekan lalu Luhut telah menemui Fachmi Idris. Pada kesempatan tersebut, Kepala BPJS menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain pembenahan sistem teknologi, regulasi, dan penegakan hukum untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran iuran dari peserta.

Selain itu, Ping An memberi saran kepada BPJS untuk mengevaluasi sistem teknologi informasi yang dimiliki BPJS. Dari sana baru bisa diketahui apa yang menjadi kelemahan badan asuransi ini dan bagaimana memperbaikinya.

photo
Defisit BPJS Kesehatan dari tahun ke tahun


Sejumlah pihak sebelumnya telah menyatakan keberatan dengan rencana kerja sama tersebut. Koordinator BPJS Watch Timboel Siregar menilai evaluasi IT BPJS oleh pihak asing justru berbahaya. Pasalnya, hal itu akan mempermudan mereka mengakses data yang dimiliki BPJS Kesehatan.

"Ini sangat berbahaya karena terkait dengan ketahanan bangsa kita. Nanti asing akan dapat data berapa rakyat yang sakit dan tahu data aparat kita yang sakit," kata dia. n rr laeny sulistyawati/inas widyanuratikah ed: fitriyan zamzami

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA