Wednesday, 4 Syawwal 1441 / 27 May 2020

Wednesday, 4 Syawwal 1441 / 27 May 2020

Keterlibatan Asing Di Papua Disoroti

Rabu 04 Sep 2019 06:39 WIB

Red: Muhammad Subarkah

Sejumlah polisi membersihkan sisa kerusuhan di salah satu ruas jalan di Manokwari, Papua Barat, Selasa (20/8/2019).

Sejumlah polisi membersihkan sisa kerusuhan di salah satu ruas jalan di Manokwari, Papua Barat, Selasa (20/8/2019).

Foto: Antara/Tomi
DPR menyoroti keterlibatan asing di Papua

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Sejumlah kementerian dan lembaga negara menyoroti dugaan keterlibatan pihak asing dalam aksi-aksi unjuk rasa dan tuntutan kemerdekaan di Papua. Komisi I DPR menyatakan, akan memanggil pihak-pihak terkait untuk membahas masalah itu.

Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menyatakan, akan memanggil Kementerian Luar Negeri terkait upaya diplomatik atas dugaan adanya keterlibatan pihak internasional di Papua. "Karena masalahnya cukup kompleks, kami akan rapat pada hari Kamis," kata Abdul Kharis di kompleks Parlemen Senayan, Selasa (3/9).

Rapat itu juga akan memanggil Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan pihak Badan Intelijen Negara (BIN). Melalui rapat itu, Komisi I akan menanyai Kementerian itu terkait efektivitas dan evaluasi atas upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi konflik di Papua.

Komisi I mengingatkan agar jangan sampai referendum seperti di Timor Leste terjadi di Papua. "Artinya, sejengkal tanah pun jangan sampai terlepas, artinya harus ada upaya persuasif yang baik," ujar dia.

Sementara itu, pihak Kementerian Luar Negeri menyatakan, akan mengikuti proses dalam kasus empat warga Australia yang dituding mengikuti demonstrasi mendukung Papua merdeka di Sorong. “Kami bersama mengikuti penanganannya oleh pihak imigrasi,” ujar PLT Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah kepada Republika pada Selasa (3/9).

Sebelumnya, empat warga Australia yang dideportasi setelah diduga mengikuti unjuk rasa di Sorong, Papua Barat. Mereka disebut mengambil bagian dalam unjuk rasa di depan kantor Wali Kota Sorong pada 27 Agustus.

Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Imigrasi Sorong, Cun Sudirharto di Sorong, mengatakan, warga asing tersebut masuk ke Indonesia dengan izin wisata. Cun Sudirharto mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan, warga negara asing tersebut hendak pergi berwisata ke Raja Ampat. Namun, kapal yang mereka tumpangi mengalami gangguan sehingga harus terlebih dahulu menepi di Sorong untuk mencari alat kapal.

Saat berada di Sorong, empat warga Australia tersebut diajak warga setempat untuk menonton demo. "Empat warga asing tersebut mengakui tidak memahami apa arti aksi tersebut karena informasi warga setempat demo tersebut adalah festival budaya," ujar Cun.

Sedangkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan, akan berkoordinasi soal pembatasan akses warga negara asing (WNA) ke Papua dan Papua Barat. Sebelumnya, "Kita belum bicarakan (pembatasan WNA). Belum. Mungkin dalam waktu dekat akan kita koordinasi," ujar Budi di gedung Kemenko Polhukan, Selasa (3/9).

Menurut Budi, penerbangan dari luar negeri dengan tujuan Papua memang tidak banyak sebelum demontrasi terjadi. Jadi, bukan karena ada unjuk rasa lalu penerbangan ke Papua berkurang.

Di lain pihak, anggota DPR dari daerah pemilihan Papua John Siffy Mirin membantah keterlibatan pihak asing dalam unjuk rasa yang terjadi di Papua selama beberapa pekan belakangan. Ia mengatakan, demo ini murni dilakukan rakyat Papua. "Demo ini tidak ditunggangi oleh pihak asing, tapi itu murni dari rakyat Papua, tidak ada ditunggangi," kata John di kompleks Parlemen Senayan, kemarin.

John mengatakan, meski demo atau unjuk rasa tak ditunggangi pihak asing, konflik yang terjadi di Papua sudah merupakan suatu isu internasional. "Analoginya begini, minta maaf kita ini menyimpan bangkai di kamar kita, tapi kita selalu semprot wangi-wangian agar tidak tercium orang lain, tapi ini barang semua negara sudah tahu, jadi mereka datang itu," ujar John.

John juga menyayangkan sikap pemerintah yang masih memblokir jaringan internet di Papua. Informasi yang tersampaikan menjadi bias dan tidak berimbang. Menurut John, media nasional pun gagal memberikan informasi yang benar soal apa yang terjadi di Papua.

"Ini berat sebelah, apa yang terjadi selama ini justru tidak dibuka.Terus terang saya ucapkan di seluruh Papua ada demo besar-besaran, tapi tidak diketahui seluruh orang di Jakarta, ada apa dengan Papua?" ujar John.

Maka itu, ia meminta kepada pemerintah agar berlaku adil terhadap warga Papua. Ia mendesak pemerintah menghentikan pemblokiran jaringan komunikasi sehingga apa yang terjadi di Papua, dapat dilihat dengan benar oleh warga Indonesia.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA