Monday, 9 Syawwal 1441 / 01 June 2020

Monday, 9 Syawwal 1441 / 01 June 2020

Indef: Pindah Ibu Kota Bukan Solusi Atasi Kesenjangan

Selasa 03 Sep 2019 19:35 WIB

Red: Andri Saubani

Warga beraktivitas di kawasan Petamburan, Jakarta, Selasa (2/7/2019). Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Rodrigo A Chaves mengatakan masa pemerintahan Presiden Joko Widodo pada periode 2014-2019, Indonesia berhasil menekan angka kemiskinan hingga di bawah 10 persen.

Warga beraktivitas di kawasan Petamburan, Jakarta, Selasa (2/7/2019). Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Rodrigo A Chaves mengatakan masa pemerintahan Presiden Joko Widodo pada periode 2014-2019, Indonesia berhasil menekan angka kemiskinan hingga di bawah 10 persen.

Foto: Antara
Kesenjangan cukup di atasi dengan membangun saran dan prasarana di luar Jawa.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga penelitian ekonomi dan sosial, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai, strategi pemerataan Pulau Jawa dan luar Jawa cukup dengan membangun beragam sarana dan prasarana pendidikan serta kesehatan berstandar nasional atau bahkan internasional di luar Jawa. Sehingga, pemerintah taka harus memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.

"Kalau terdapat kesenjangan di Jawa dan luar Jawa, solusinya bukan dengan memindahkan ibu kota, namun bagaimana ekonomi luar Jawa dikembangkan. Jika permintaannya belum berkembang karena faktor penduduk maka perlu membangun fasilitas pendidikan, kesehatan, dan sebagainya agar membuat orang luar Jawa tidak melakukan urbanisasi ke Pulau Jawa," ujar Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (3/9).

Dia menjelaskan, bahwa sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan hal-hal lainnya, kemudian tenaga-tenaga ahlinya di Kalimantan Timur harus dibangun berstandar nasional atau bahkan internasional. Strategi ini dinilai dapat mewujudkan pemerataan.

Selain itu, masalah lain adalah anggaran belanja kementerian dan lembaga masih dominan di Jawa. Ini seharusnya disebar sehingga mendorong daerah-daerah di luar Jawa untuk tumbuh dan berkembang secara baik.

"Kalau kita ada masalah mengenai kesenjangan, pemerataan dan sebagainya maka alangkah baiknya harus dituntaskan satu per satu. Jangan sampai kesimpulan dari isu-isu tersebut adalah dengan memindahkan ibu kota negara," kata Tauhid Ahmad.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur bukan kesalahan pemerintah Provinsi DKI, tapi karena besarnya beban yang diberikan perekonomian Indonesia kepada Pulau Jawa dan Kota Jakarta. Menurut Presiden Jokowi, kesenjangan ekonomi antara Pulau Jawa dan luar Jawa terus meningkat meski pun sejak 2001 sudah dilakukan otonomi daerah.

Pemerintah telah melakukan kajian rencana pemindahan ibu kota selama tiga tahun terakhir. Hasil kajian-kajian tersebut menyimpulkan bahwa lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur.

Sementara itu, ekonom Hisar Sirait menilai, pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur merupakan jawaban tepat untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa serta mampu menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru di Indonesia. Menurut dia, pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa sebetulnya sebagai upaya untuk mengantisipasi bagaimana perekonomian akan berubah.


Baca Juga

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA