Monday, 25 Jumadil Awwal 1441 / 20 January 2020

Monday, 25 Jumadil Awwal 1441 / 20 January 2020

Kemenperin: Bahan Baku Jadi Kendala Pengembangan IKM

Selasa 03 Sep 2019 16:28 WIB

Rep: Dedy Darmawan Nasution/ Red: Nidia Zuraya

Pengunjung melihat kain yang dijual dalam pameran produk unggulan Industri Kecil dan Menengah (IKM). ilustrasi

Pengunjung melihat kain yang dijual dalam pameran produk unggulan Industri Kecil dan Menengah (IKM). ilustrasi

Foto: Republika/Agung Supriyanto
Salah satu bahan baku yang sulit diperoleh yakni kain sutra oleh industri batik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengakui di tengah fokus pemerintah memacu industri kecil dan menengah, ketersediaan bahan baku menjadi kendala utama. Hal itu menghambat proses produksi barang-barang kreatif yang dihasilkan IKM di masing-masing daerah.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kemenperin, Gati Wibawaningsih, menuturkan, masalah bahan baku memang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. "Jadi bagaimana agar IKM bisa memperoleh bahan baku dengan mudah," kata Gati saat ditemui di kantor Kemenperin, Jakarta, Selasa (3/9).

Ia mencontohkan, salah satu bahan baku yang sulit diperoleh yakni kain sutra oleh industri batik. Selain harga sutra yang mahal, pasokannya sulit didapat. Padahal, peminat batik kain sutra amat besar baik di dalam maupun luar negeri.

Solusi keterbatasan itu bisa diatasi jika terdapat industri yang bisa menghasilkan bahan baku pengganti. Saat ini, kata Gati, terdapat produsen kain dari serat kayu yang bisa menjadi seperti sutra dengan harga yang lebih terjangkau.

"Industri seperti ini yang harus kita promosikan agar produksi mereka digunakan para produsen barang jadi," ujar dia.

Di tempat yang sama, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Bantul, Erna Kusmawati Suharsono, mengatakan hal senada. Ia mengatakan, dua bahan baku yang cukup terbatas di Bantul yakni kulit dan gerabah.

Akibat keterbatasan itu, maka pelaku IKM dan pemerintah daerah bekerja sama untuk mencari bahan baku dari daerah lain. Hal itu harus dilakukan demi memanfaatkan peluang pasar yang saat ini sudah terbentuk. Terlebih, produk-produk kerajinan asal Bantul telah dikenal baik dalam maupun luar negeri.

"IKM kita jumlahnya ribuan dan 70 persen ekspor produk IKM dari Provinsi Yogyakarta itu asalnya dari Bantul," kata dia.

Erna mengungkapkan, Pemkab Bantul menerapkan sistem koordinator wilayah (korwil) untuk memantau perkembangan IKM di 17 kecamatan. Lewat koordinasi korwil, Pemda dapat mengetahui masalah yang dialami para pelaku IKM sehingga bisa dicarikan solusi dengan cepat.

"Kita selalu adakan pertemuan dan kita tahu apa masalahnya. Lalu kita bicarakan bersama supaya IKM ini bisa maju sama-sama," ujar dia.

Baca Juga

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA