Tuesday, 21 Zulhijjah 1441 / 11 August 2020

Tuesday, 21 Zulhijjah 1441 / 11 August 2020

PDIP Protes, KPU Skors Penetapan Anggota DPR Terpilih

Sabtu 31 Aug 2019 13:15 WIB

Rep: Dian Erika Nugraheny / Red: Ratna Puspita

KPU RI menggelar rapat pleno terbuka penetapan hasil Pemilu 2019, Sabtu (31/8). Dalam rapat ditetapkan perolehan suara parpol, perolehan kursi parpol dan penetapan anggota DPR RI serta DPD terpilih periode 2019-2024.

KPU RI menggelar rapat pleno terbuka penetapan hasil Pemilu 2019, Sabtu (31/8). Dalam rapat ditetapkan perolehan suara parpol, perolehan kursi parpol dan penetapan anggota DPR RI serta DPD terpilih periode 2019-2024.

Foto: Dian Erika N
PDIP meminta KPU tidak menetapkan tiga anggota DPR terpilih dari partai tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- KPU RI menskors rapat Penetapan anggota DPR RI terpilih, Sabtu (31/8). Penetapan ini diskors karena adanya catatan yang diberikan oleh PDIP. 

Baca Juga

Pembacaan penetapan nama ini dilakukan di Gedung KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Sabtu siang. Pembacaan nama ini dilakukan secara bergantian oleh Komisioner KPU RI sesuai dengan urutan daerah pemilihan (dapil). 

Usai pembacaan, Ketua KPU Arief Budiman memberikan kesempatan kepada parpol peserta pemilu dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memberikan catatan. Hal ini dilakukan sebelum nama-nama tersebut resmi ditetapkan.

Dalam kesempatan itu,  perwakilan PDIP menyampaikan catatanya terkait caleg PDIP dibeberapa daerah. PDIP menyebut terdapat calegnya yang meninggal dunia, mengundurkan diri, hingga dipecat.

"Di dapil Sumsel I satu orang, Kalbar I ada dua orang, orang satunya mundur satu dipecat," ujar saksi PDIP, Candra Irawan.

Candra mengatakan parpolnya memberikan suara yang didapat oleh caleg yang mengundurkan diri kepada caleg lain. Atas catatan tersebut, PDIP meminta KPU tidak menetapkan tiga anggota DPR terpilih dari PDIP.

"Ada 3, satu di dapil Sumsel 1 meninggal dunia. kemudian putusan MA kan memberikan suaranya kepada parpol. Kalau parpol partai kami memberikan ke nomor 6 atas nama Harun," kata Candra.

Kemudian, dari Kalbar 1 yang caleg nomor 2 bernama Akim itu telah melanggar kode etik internal sehingga dipecat. "Satu lagi yang harusnya pak Jainur, urutan ke nomor 2 itu mengundurkan diri sehingga 2 caleg kami minta tidak bisa ditetapkan," tutur Candra. 

Menanggapi hal tersebut, Arief meminta PDIP terlebih dulu melampirkan surat dan bukti pemecatan, pengundurah diri dan meninggal dunia. Dia mengatakan, KPU akan terlebih dulu mengecek berkas tersebut sebelum menindak lanjuti. 

"Kami minta dokumen-dokumennya diserahkan, selanjutnya kami akan terlebih dulu mengecek sebelum melakukan tindak lanjutnya. Saat ini, rapat pleno terlebih dulu kita skors sekaligus untuk isoma," kata Arief.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA