Sunday, 12 Sya'ban 1441 / 05 April 2020

Sunday, 12 Sya'ban 1441 / 05 April 2020

Kenaikan Tarif BPJS Harus Diikuti Reformasi Pengelolaan

Jumat 30 Aug 2019 04:43 WIB

Red: Ratna Puspita

Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi

Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi

Foto: Republika TV/Muhammad Rizki Triyana
Reformasi yang pertama adalah menghilangkan kelas layanan dan iuran yang berkeadilan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan harus ada reformasi total pengelolaan bila pemerintah benar-benar menaikkan tarif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Reformasi yang pertama adalah menghilangkan kelas layanan dan iuran yang berkeadilan.

Baca Juga

"Yang mampu harus membayar lebih tinggi," kata Tulus melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis (29/8).

Kedua, Tulus mengatakan daftar peserta penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan juga perlu diverifikasi ulang. Agar lebih baik, transparan dan akuntabel, nama penerima bantuan iuran harus bisa diakses publik.

Ketiga, manajemen BPJS Kesehatan juga harus membereskan tunggakan iuran dari peserta mandiri dan pekerja bukan penerima upah yang mencapai 54 persen. "Bila dibiarkan, tunggakan itu akan menjadi benalu bagi BPJS Kesehatan. Kenaikan iuran juga akan memicu tunggakan semakin tinggi," tuturnya.

Terakhir, Tulus juga mengusulkan agar fasilitas kesehatan tingkat pertama yang menjadi mitra BPJS Kesehatan seperti puskesmas dan klinik juga diverifikasi, terutama tentang ketersediaan dan jumlah dokter yang ada. Menurut Tulus, rencana pemerintah menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan seharusnya menjadi skenario terakhir karena dapat membebani masyarakat.

"Pemerintah bisa saja melakukan relokasi subsidi energi dan atau menaikkan cukai rokok. Skema seperti itu tidak akan membebani masyarakat," katanya.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA