Hampir tiga per empat abad usia negara kita. Namun di angka yang kian menua ini, nampaknya masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar sepadan dengan lanjutnya usia negara. Ini dalam kaitannya dengan kemerdekaan sebagai negara mandiri, tak melulu bergantung pada negara lain. Khususnya produk impor.
Cukup melegakan ketika Presiden Joko Widodo mengapresiasi sejumlah produk lokal yang telah merambah ke pasar global. Hal ini disampaikan oleh Presiden pada acara Hari Belanja Diskon Indonesia (HBDI) 2019 di The Hall Senayan City, Jakarta, Kamis, 15 Agustus 2019.
Namun, dia berpesan pasar lokal juga harus diisi sehingga Indonesia tidak kalah saing di negeri sendiri. Jokowi juga berpesan kepada konsumen Indonesia untuk mulai mencintai produk Indonesia. Sebab, hal ini juga membantu memperbaiki neraca perdagangan Indonesia yang masih defisit.
Memang, Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja mengumumkan neraca perdagangan RI yang masih defisit pada bulan Juli 2019 sebesar 63,5 juta dolar AS. Hal itu terjadi lantaran impor tercatat lebih besar dari ekspor yaitu impor 15,51 miliar dolar AS berbanding ekspor 15,45 miliar dolar AS.
Meski demikian, rilis angka oleh BPS ini patut kita sandingkan dengan derasnya arus produk impor belakangan ini. Kendati Presiden ‘mengkritisi’ impor, sejatinya kebijakan impor memang gencar di era pemerintahannya. Coba kita sebutkan beberapa di antaranya.
Seperti baja impor, semen impor, pesawat impor, minyak goreng impor, singkong impor, garam impor, gula impor, ikan asin impor, beras impor, kopi impor, daging impor, susu impor, kain impor, obat impor, vaksin impor, tenaga kerja impor, dosen impor, rektor impor; bahkan utang pun impor. Ternyata impor bagai gurita, menerkam dari berbagai arah.
Jadi, agak janggal, ketika yang dikritisi hanya produk fashion branded, alias yang bermerk internasional. Karena bagaimana pun, sektor vital bagi negeri ini bukanlah produk branded tersebut. Melainkan barang-barang strategis (sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan) penyangga hajat hidup masyarakat secara nasional.
Berangkat dari kenyataan ini, hendaklah kita kembali menengok usia senja ibu pertiwi. Haruskah usia ini dibiarkan ‘senja’ bagai tanda terbenamnya matahari bagi rakyatnya? Ataukah di usia senja tersebut pertanda kematangan kemandirian negara?
Usia negeri ini sudah terlalu matang jika dikatakan tidak mampu menjadi negara maju. Usia ibu pertiwi sudah cukup untuk menjadi seorang ‘nenek’ bagi cucu dan cicitnya, pertanda kehidupannya kian mapan, bahkan jauh dari sengsara.
Oleh karena itu, mari kita coba cermati, apa yang salah dengan negara kita? Landasan kehidupannya-kah? Atau hidup di negeri ini hanya cukup sekedar menyukseskan pesta demokrasi lima tahunan yang harus diakui justru membuat kita semakin terjerembab dalam kemelut sistemik tanpa solusi. Baiklah, sudah cukup, kita harus akhiri semua ini. Setidaknya, agar kita mampu merdeka sebenar-benarnya dari ketergantungan produk impor.
Pengirim: Nindira Aryudhani, Koordinator LENTERA, Kampung Inggris, Kediri
Ikuti Whatsapp Channel Republika
