Sunday, 16 Muharram 1441 / 15 September 2019

Sunday, 16 Muharram 1441 / 15 September 2019

Bisakah Papua Menjadi Ibu Kota RI Sebelum Ayam Berkokok?

Jumat 23 Aug 2019 11:25 WIB

Red: Muhammad Subarkah

Warga Papua

Warga Papua

Foto: ap
Bisakah ada kebijakan revolusioner tentang Papua?

Oleh: Muhammad Subarkah, Jurnalis Republika

Pertanyaan seperti ini tiba-tiba berkelebat di dalam benak. Apalagi, bersamaan dengan rusuh di Manokwari yang terjadi beberapa hari lalu sebuah buku karya dosen Universitas Papua, DR IR Mulyadi, terkirim di meja saya. Bukunya yang bertajuk Etnografi Pembangunan Papua sangat asyik dan memikat. Penuh catatatan sejarah hingga soal-soal kontemporer.

Bersamaan dengan itu, sahabat yang kami panggil dengan ipar ‘Wolaz Krenak’ yang kini tinggal di Manokwari dihubungi. Panjang lebar kami berdiskusi dengannya soal Papua masa kini. Diakhir perbincangan mantan Ketua Majelis Rakyat Papua ini memberi nasihat sederhana: "Yang di Jawa sana, jangan bikin masalah soal Papua. Sebab, kami yang akan kena. Papua sudah ingin menjadi wilayah damai."

Mendengar kata Wolaz itu hati pun perih. Batapa Papua kesakitan hari ini. Padahal sudah begitu banyak dicontohkan.’’Jangan bilang Papua masih kayak dahulu. Salah satu contohnya saja di  Papua Barat sudah ada aturan yang sangat tegas soal perdagangan minuman keras. Nah, bayangkan dan saya tanya apa bisa ini dilakukan di ibu kota, Jakarta atau Surabaya. Papua hebat kan?’’ tanyanya balik.

Lagi-lagi saya terhenyak. Kalau Jakarta, Surabaya, Jakarta, Malang dan Semarang menerapkan hal soal minuman keras seperti di Papua pasti langsung akan dituduh menjalankan Perda Syariah. Tapi Papua lain, meski menjalankan aturan ketat soal tersebut, dia terbebas dari stigma yang kerapkali tak masuk akal itu.

Nah, tatkala membaca buku Etnografi Pembangunan Papua dan menyimak baik pernyataan ipar Wolaz Krenak, kemudian terbersit kesimpulan. Bahkan ini boleh dianggap aneh, misalnya pindahkan saja ibu kota RI ke sana? Kalau ini terjadi maka benar-benar sebuah kebijakan ‘gila’ seperti yang sempat Presiden Jokowi katakan ketika menyatakan renacana kerjanya para periode kedua kekuasaannya.

photo

Keterangan Foto: Buku Etnografi Pembangunan Papua Dosen UNIPA Manokwari, karya DR IR Mulyadi MSI.

Mengapa perlu ibu kota pindah ke Papua? Ya karena ini bisa menjadi bukti bila Indonesia pada masa pemerintahan kali ini sangat serius mengurus rakyat di sana. Dahulu pasca reformasi, ada kebijakan ‘revolusioner’ dengan pemberian status Otonomi Khusus (Otsur Papua). Jadi, senyampang dengan sikap pemerintah periode ini yang ingin memberikan legacy, maka tak usah bersikap tanggung-tanggung. Jangan pindahkan ibu kota ke Kalimantan tapi ke Papua yang di ujung timur Indonesia.  Sejuta argumentasi pasti bisa dibuat demi untuk kepastian keutuhan bangsa.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA