REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan proses pengadaan lahan untuk Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Depok harus diselesaikan. Dia menegaskan persoalan lahan akan ditangani Gubernur Jawa Barat dan Walikota Depok.
Untuk itu, Kalla memastikan akan segera diterbitkan Surat Keputusan (SK) tentang penertibannya. “Kendala pembebasan lahan tersebut tidak akan menghambat proses akademik perkuliahan yang akan dimulai 2020 mengingat penerimaan mahasiswa baru akan segera dibuka secara bertahap,” kata Kalla, Kamis (23/8).
Kalla menjelaskan penerimaan mahasiswa pertama dimungkinkan hanya 500 mahasiswa secara bertahap. Dia menegaskan hal terpenting yakni ruang kuliah, asrama, dan ruang dosen sudah tersedia.
Dia menambahkan kampus tersebut juga hanya memanfaatkan 20 persen dari total luas komplek untuk bangunan gedung. “Sedangkan sisanya itu ruang hijau berupa taman,” tutur Kalla.
Proyek Pembangunan Kampus UIII termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai Perpres Nomor 57 Tahun 2016. Groundbreaking pembangunan Kampus UIII telah dilakukan Presiden Joko Widodo pada 5 Juni 2018.
Pembangunan Kampus UIII dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama oleh Kementerian Agama terdiri atas tiga paket pekerjaan. Paket I dengan total biaya Rp 714 miliar dikerjakan PT Waskita Karya sebagai kontraktor dan PT Virama Karya sebagai konsultan manajemen. Pekerjaan terdiri atas gedung rektorat, Fakultas A, dan Plaza 3 Pilar dengan biaya Rp 362 miliar dan progres saat ini mencapai 7,6 persen.
Sementara itu, Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danis H Sumadilaga mengatakan pembangunan tahap kedua dikerjakan Kementerian PUPR dengan total biaya Rp 498 miliar. Pengerjaan tersebut meliputi masjid kampus seluas 5.200 meter persegi senilai Rp 86 miliar untuk dapat menampung 1.880 jamaah, perpustakaan pusat seluas 16.556 meter persegi senilai Rp 244 miliar, dan asrama mahasiswa seluas 12.815 meter persegi senilai Rp 168 miliar terdiri dari delapan lantai.
Danis memastikan Kementerian PUPR sudah melakukan desain masterplan teknis serta melakukan proses pelelangan untuk tiga paket pekerjaan tersebut. “Rencananya penandatanganan kontraknya dijadwalkan pada akhir Oktober 2019,” tutur Danis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
