Saturday, 20 Rabiul Akhir 1442 / 05 December 2020

Saturday, 20 Rabiul Akhir 1442 / 05 December 2020

Kemenhub Rancang Konsep Transportasi Ibu Kota Baru

Jumat 23 Aug 2019 03:28 WIB

Rep: Rahayu Subekti/ Red: Gita Amanda

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memberikan pernyataan usai meninjau percobaan pengoperasian moda raya terpadu (MRT) di Jakarta, Kamis (14/2).

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memberikan pernyataan usai meninjau percobaan pengoperasian moda raya terpadu (MRT) di Jakarta, Kamis (14/2).

Foto: Republika/Rahayu Subekti
Jenis moda transportasi sangat penting didalami dalam perencanaan pemindahan ibu kota

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengaku saat ini sudah mulai merancang konsep moda transportasi untuk ibu kota baru. Dengan begitu, nantinya konsep tersebut menurut Budi hanya tinggal diaplikasikan saja.

Meskipun begitu, Budi mengatakan rancangan tersebut baru dibuat oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) saja belum bersama dengan pihak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lain. “Belum, baru internal kami,” kata Budi di Jakarta, Kamis (22/8).

Budi mengungkapkan jenis moda transportasi sangat penting didalami dalam perencanaan pemindahan ibu kota. Budi mengatakan hal tersebut dibutuhkan untuk membangun akses konektivitas ibu kota baru dengan kota lainnya.

Dia mengatakan seara mendasar terdapat berbagai jenis moda transportasi dari darat, laut, udara, dan kereta api. Hanya saja untuk menyiapkan ibu kota baru harus disiapkan konsep yang matang dalam mempertimbangkan pembangunan moda transportasinya.

“Oleh karenanya yang paling mendasar adalah dengan jalan darat dan tentunya kereta api jadi pilihan menjadi angkutan masa depan,” kata Budi di Jakarta, Kamis (22/8).

Jadi, lanjut Budi, meskipun saat ini belum dibangun namun sudah harus dipikirkan bagaimana interkasi atau dukungan antarmodanya. Hal tersebut khususnya untuk moda kereta api dengan jalan darat.

Selain itu, Budi menuturkan  konektivitas udara juga sangat dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru. “Kalau konektivitas udara tentunya butuh bandara. Sebagai suatu ibu kota negara mestinya bandara yang punya kapasitas pesawat apapun bisa mendarat di sana,” jelas Budi. 

Dengan begitu, Budi menjelaskan paling tidak bandara di ibu kota harus memiliki landasan pacu minimal 3.000 meter. Hal tersbut menjadi klasifikasi yang penting agar pesawat dengan kualifikasi manapun bisa mendarat.

Berikutnya yaitu mengenai pelabuhan krena ibu kota akan menjadi pusat kegiatan yang masif. “Seyogyanya ada suatu pelabuhan untuk mendukung kegiatan kota itu atau dia (pelabuhan) sebagai hub,” ungkap Budi.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan tahap persiapan dalam rencana pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan akan dilakukan tahun depan. “Karena memang belum ada aktivitas yang signifikan di tahun 2020, baru tahap persiapan,” ujar Bambang usai menghadiri diskusi media di Jakarta, Kamis (22/8).

Bambang menjelaskan anggaran pembiayaan pemindahan ibu kota ke Kalimantan tidak akan bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bambang memastikan pembiayaan paling besar berasal dari investasi swasta dan perusahaan BUMN.

Untuk itu, Bambang menuturkan rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan akan memasuki tahap ground breaking pada 2021. Bambang mengatakan yang akan dibangun pertama kali yakni pusat pemerintahan di atas lahan sekitar 3.000 hektare sampai 6.000 hektare.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA