Thursday, 11 Rabiul Akhir 1442 / 26 November 2020

Thursday, 11 Rabiul Akhir 1442 / 26 November 2020

Perbankan Syariah Belum Optimal Garap Industri Halal

Rabu 21 Aug 2019 15:56 WIB

Rep: Novita Intan/ Red: Friska Yolanda

Bank Syariah

Bank Syariah

Industri halal dan perbankan syariah belum terintegrasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Industri keuangan syariah dinilai belum dapat menggerakan industri halal di Indonesia. Padahal kalangan masyarakat dan dunia usaha banyak menaruh ekspektasi bahwa pertumbuhan industri keuangan syariah bisa sejalan dengan industri halal yang kian berkembang.

Direktur Eksektutif Indonesia Halal Watch Ikhsan Abdullah mengatakan saat ini industri keuangan syariah belum terintergasi dengan industri halal di Indonesia. Bahkan, kedua industri ini berjalan masing-masing dan tidak memiliki kontribusi terhadap pendapatan negara. 

“Persoalnnya belum terintegrasi antara industri halal dengan keuangan syariah. Ada di dua rel berbeda, jalan sendiri tidak pernah ketemu di stasiun. Hal ini terjadi di Indonesia, padahal dua industri ini bisa berkontribusi bagi negara,” ujarnya saat acara 'Talk Show Mendongkrak Industri Halal dan Ekonomi Syariah Indonesia' di Hotel Ashley, Jakarta, Rabu (21/8).

Baca Juga

Menurut Iksan mandeknya industri halal dan keuangan syariah disebabkan pada pembangunan yang fokus berorientasi pada industri keuangan syariah. Hal ini tercermin dari sikap Bank Indonesia, Bappenas hingga masyarakat ekonomi syariah yang kurang fokus bergerak pada industri halal.

Berdasarkan data Global Islamic Economy 2018-2019, Indonesia berada dalam posisi pertama 10 dari negara dengan jumlah pengeluaran makanan halal terbesar di dunia. Artinya Indonesia sebagai pasar terbesar industri halal. 

Sebaliknya, Indonesia baru menduduki peringkat ke delapan sebagai negara eksportir produk halal terbesar di dunia di bidang farmasi dan industri kosmetika. Hal ini menggambarkan kurang berkembangnya industri halal di Indonesia, padahal Indonesia memiliki segenap potensi alam dan sumber daya mulai dari jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, yakni 87 persen dari 260 juta jiwa.

Maka itu, menurut Ikhsan pemerintah harus memberikan stimulus untuk menyatukan kedua industri ini. Setidaknya dibutuhkan regulasi untuk membantu pembiayaan industri halal bagi pelaku UMKM, agar bisa berkembang di Indonesia. 

“Ingat Pak Jokowi adalah ketua Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) mari kerja sama dorong agar jadi satu bagian yang penting,” ucapnya.

Sementara Direktur LPPOM Majelis Ulama Indonesia Lukmanul Hakim menambahkan potensi market halal di Indonesia lebih tinggi dari Turki dan Pakistan. Bahkan, Indonesia sudah membicarakan terkait obat-obatan secara halal. 

“Potensi market food Indonesia 190 miliar dolar AS, masih jauh lebih tinggi dari Tukri dan Pakisan. Memang untuk halal kosmetika itu belum kelihatan pasarnya. Karena mungkin konsumen kita pakai saja halal dan gak halal yang penting cantik,” ucapnya.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA