REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Zulkifli Hasan menyatakan, wacana Amandemen UUD 1945 sudah menjadi rekomendasi yang akan disampaikan pada Sidang Paripurna MPR RI. Ia memastikan, semua partai sudah setuju.
"Sudah jadi rekomendasi bukan setuju lagi. Udah semuanya. Nanti bahan-bahan itu yang sudah jadi akan kita rekomendasi untuk MPR yang akan datang," ujar Zulkifli di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Kamis (15/8).
Zulhas, sapaan akrab Zulkifli, menyatakan, rekomendasi ini akan disampaikan pada sidang paripurna MPR terakhir pada masa jabatan 2014 - 2019 pada 27 September 2019 mendatang. Rekomendasi itu nantinya diminta diteruskan oleh DPR/MPR RI periode 2019 - 2024.
"Itulah yang akan kita ketok palu menjadi rekomendasi untuk DPR periode yang akan datang sudah ada bahannya. Ada bukunya, sehingga bisa maju sedikit dari yang lalu," ujar Zulhas.
Zulhas kembali menyatakan, penekanan amandemen UUD 1945 itu fokus pada penerapan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Selain itu, peletakan kembali MPR RI sebagai lembaga tertinggi juga diisukan menjadi bahasan pokok dalam wacana amandemen UU tersebut.
Seluruh fraksi telah menyatakan kesetujuannya atas wacana amandemen tersebut. Meskipun, sejumlah fraksi masih memberikan catatan agar kajian untuk amandemen itu diperdalam.
Kesetujuan semua fraksi ini ditunjukkan dari dibentuknya panitia Ad-Hoc pada 16 Agustus 2018 lalu dalam sidang MPR. Ketua tim Ad-Hoc adalah Wakil Ketua MPR RI dari fraksi PDIP Ahmad Basarah.
Namun, kinerja tim ad-hoc yang terbentuk pada tahun 2018 harus terbentur dengan hajatan Pemilu 2019. Setelah proses pemilu usai, wacana amandemen kembali didengungkan dalam Rapat Pimpinan MPR pada Rabu 24 Juli 2019.
