REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mendorong rektor asing masuk ke perguruan tinggi swasta terlebih dulu. Dengan demikian, rektor asing tidak langsung masuk ke perguruan tinggi negeri.
"Saya akan dorong universitas swasta bisa masuk dulu," kata Mohamad Nasir di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (19/8).
Ia mengatakan regulasi terkait pengangkatan rektor di perguruan tinggi swasta tidak terlalu ketat seperti di perguruan tinggi negeri. "Lha kalau swasta terserah yayasan, itu bisa dibentuk, terserah universitas swasta," katanya.
Menurut dia, pemerintah sedang menyiapkan regulasi dan perubahan regulasi terkait pengangkatan rektor dari luar negeri. "Ini sedang kami siapkan, regulasinya sedang kami perbaiki, tadi sudah saya sampaikan kepada Bapak Presiden, nanti seperti apa," katanya.
Berkenaan dengan penetapan rektor asing, Menristekdikti mengatakan, ada 16 peraturan pemerintah yang harus direvisi. "Ini mau kita freeze menjadi satu peraturan, memasukkan dalam seleksi itu tidak hanya dari dalam negeri, tidak hanya dari PNS, bisa dari non-PNS, orang asing, yang punya reputasi yang baik, punya network (jaringan)," katanya.
Dia juga mengatakan, kalau penyiapan dan revisi regulasi dapat diselesaikan tahun 2019 maka tahun 2020 regulasi terkait pengangkatan rektor asing sudah bisa mulai dijalankan. "Mudah-mudahan dalam periode ini bisa saya launching swasta yang sudah jalan," katanya.
Ia menyebutkan jaringan, pengalaman riset, pengalaman memimpin perguruan tinggi, dan reputasi sangat penting dalam upaya mengangkat perguruan tinggi biasa ke peringkat 200 besar dunia. "Singapura punya pengalaman, NTU berdiri 1981, sekarang masuk 12 besar dunia, Arab Saudi, dari 800 sekarang sudah masuk 189 dunia. Ini karena mereka dari orang asing banyak, 40 persen dari asing, rektor dan dosennya, kita masih sangat jauh," katanya.
Ia bahkan menyebut di Indonesia masih banyak alergi dengan yang berhubungan dengan asing, padahal di dunia perguruan tinggi kolaborasi dengan pihak internasional merupakan hal biasa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
