Rabu, 19 Muharram 1441 / 18 September 2019

Rabu, 19 Muharram 1441 / 18 September 2019

IGI: Penyaluran Anggaran Pendidikan tak Tepat

Senin 19 Agu 2019 15:25 WIB

Rep: Inas Widyanuratikah/ Red: Esthi Maharani

Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim (tengah) disela-sela acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) IGI di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (27/9).

Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim (tengah) disela-sela acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) IGI di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (27/9).

Foto: Gumanti Awaliyah / Republika
Anggaran pendidikan harusnya fokus ke pendidikan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia, Muhammad Ramli Rahim menanggapi naiknya anggaran pendidikan pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020. Ia mengatakan, naiknya anggaran tidak akan memiliki dampak signifikan apabila dana tersebut alokasinya tidak difokuskan.

Di dalam APBN, pemerintah selalu menganggarkan 20 persen untuk anggaran pendidikan. Namun, Ramli mengatakan, anggaran pendidikan tersebut masih harus tersebar ke banyak tempat sehingga peningkatan kualitas pendidikan yang diharapkan tidak terjadi.

"Anggaran-anggaran pendidikan harusnya fokus ke pendidikan. Cukuplah disalurkan ke Kemendikbud, Kemenristekdikti, dan Kemenag saja dari angka 20 persen tersebut," kata Ramli, dalam keterangannya Senin (19/8).

Menurut dia, mestinya pengalokasian dan pemanfaatan anggaran dipertanyakan mengingat Kemendikbud selama ini hanya mengelola 10 persen dari anggaran pendidikan. Sisanya tersebar di kementerian lain serta transfer ke daerah.

"Sebagai contoh, pada APBN 2018, alokasi anggaran fungsi pendidikan mencapai Rp 440,9 triliun. Dari jumlah tersebut, Kemendikbud yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dasar dan menengah hanya mengelola Rp 40 triliun (9,1 persen), lebih kecil dibanding Kementerian Agama Rp 52,7 triliun dan Kemristekdikti Rp 40,4 triliun.

Menurut IGI, hal paling utama yang harus dibenahi adalah pendidikan dasar yaitu SD dan SMP. Ramli mengatakan, pada jenjang tersebut sekolah harus diberikan guru terbaik dengan pendapatan yang cukup.

Selain itu, fasilitas terbaik juga perlu diberikan pada pendidikan dasar. "Kurikulumnya harus lebih fokus pada penguasaan ilmu-ilmu kebutuhan dasar seperti matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan pendidikan karakter," kata Ramli.

Namun, menurut dia, pada kenyataannya masalah paling banyak ditemukan di pendidikan dasar. Masalah tersebut antara lain yakni guru honorer yang paling banyak, alat peraga dan fasilitas pendidikan secara umum juga masih seadanya.

Ramli juga menyinggung komitmen pemerintah terkait peningkatan kualitas pendidikan dengan menganggarkan anggaran 20 persen dari APBN. Sebab, di dalam UU Sisdiknas disebutkan dana pendidikan 20 persen APBN adalah di luar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan. Namun, dana pendidikan masih memasukkan gaji serta pendidikan kedinasan.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA