REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Bekasi pada mulanya adalah bagian dari Jakarta. Akan tetapi, saat pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS 1950), tokoh masyarakat Bekasi ingin keluar dari Distrik Federal Jakarta. Mereka berharap agar Bekasi dimasukkan ke dalam Republik Indonesia.
Sejarawan Bekasi, Ali Anwar, menyatakan dia pernah menanyakan hal itu kepada salah satu tokoh yang mendorong keluarnya Bekasi dari Distrik Federal Jakarta, Lukas Kustaryo. Ali menceritakan kembali pernyataan Lukas, sebenarnya ia tidak menginginkan Bekasi keluar dari Jakarta. Hanya saja, cara tersebut dilakukan untuk mendorong masuknya Jakarta ke Republik Indonesia.
Setelah meminta untuk dimasukkan ke Republik Indonesia, warga Bekasi menuntut agar Kabupaten Jatinegara diganti dengan Kabupaten Bekasi. Wilayah tersebut meliputi Jatinegara, Cawang, Kebayoran.
"Wilayahnya itu singgungan antara Jakarta Timur dan Selatan," kata Ali Anwar kepada Republika, Senin (19/8).
Ia menambahkan, pada mulanya Kantor Kabupaten Bekasi berada di Jatinegara. Kantor pemerintahan tersebut resmi dipindahkan pada 1962.
"Setelah Kabupaten Jatinegara diubah menjadi Kabupaten Bekasi, maka ia dimasukkan ke Provinsi Jawa Barat," tutur Ali.
Ketika disinggung soal wacana Provinsi Bogor Raya. Ali menyatakan, sejarah Kota Bekasi dan Bogor memiliki akar yang berbeda. Jika Bogor adalah bagian dari kerajaan Pasundan, Kota Bekasi dulunya punya sejarah dengan Kerajaan Tarumanegara.
"Lebih tua, Tarumanegara kan kerajaan pertama di Pulau Jawa. Hampir sama dengan Kutai," ucapnya.
Akhirnya, ia menegaskan, kebutuhan integrasi wilayah tersebut sangat penting dilakukan. Hal itu berkaitan dengan pengelolaan lingkungan, seperti sungai.
"Kalau dulu kan Jabodetabek jadi satu, mau urus kali, dari Katulampa sampai Ciliwung itu satu komando. Kalau sekarang saling tuding siapa yang mencemarkan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
