Jumat, 21 Muharram 1441 / 20 September 2019

Jumat, 21 Muharram 1441 / 20 September 2019

Pemerintah Targetkan Kemiskinan Tahun 2020 Turun

Sabtu 17 Agu 2019 01:15 WIB

Rep: Dedy Darmawan Nasution/ Red: Andi Nur Aminah

Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro

Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro

Foto: Antara/Wahyu Putro A
Target penururunan angka kemiskinan tahun depan hingga di bawah 9 persen

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah kembali menargetkan penurunan angka kemiskinan pada 2020 mendatang. Tingkat kemiskinan penduduk nasional akan ditekan hingga ke level 8,5 persen dari total penduduk Indonesia.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro menuturkan, hingga Juli 2019, angka kemiskinan terus menurun ke angka 9,4 persen. Tahun depan pemerintah akan kembali memperkuat upaya pemberantasan kemiskinan dengan dukungan anggaran. "Mudah-mudahan (kemiskinan) tahun depan sudah di bawah 9 persen," kata Bambang dalam Konferensi Pers RAPBN 2020 di Jakarta, Jumat (17/8).

Baca Juga

Pengentasan kemiskinan merupakan satu dari lima target pembangunan nasional tahun 2020. Pengentasan kemiskinan juga menjadi priorias pertama Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun depan. 

Adapun ketimpangan yang dihitung berdasarkan gini ratio diharapkan turun hingga ke bawah 0,380 poin. Sementara Indek Pembangunan Manusia (IPM) dikejar naik ke angka 72,51. Tahun ini kata Bambang, IPM sudah mendekati angka 72. IMP dengan bobot di atas 70 sudah termasuk dalam kategori indeks yang tinggi.

Berdasarkan RAPBN 2020, pemerintang mengalokasikan anggaran sebesar Rp 157,1 triliun untuk pengentasan kemiskinan. Anggaran tersebut merupakan yang terbesar dari empat prioritas nasional RKP lainnya di tahun depan.

Menurut Bambang, sebanyak 79 persen dari anggaran belanja non operasional kementerian lembaga juga telah dialokasikan pada prioritas nasional. Dari jumlah itu, 70 persen telah dirinci hingga ke detail proyek.

Terdapat tiga garis besar proyek pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan. Pertama, melalui perlindungan sosial kelompok rentan dan penduduk miskin.

Perlindungan sosial itu telah dituangkan dalam bentuk kenaikan alokasi anggaran Jaminan Kesehatan Sosial untuk penerima bantuan iuran kesehatan 96,8 juta jiwa, bantuan pendidikan bagi 20,1 juta siswa miskin dan 462 ribu mahasiswa miskin, serta bantuan PKH kepada 10 juta keluarga dan bantuan pangan untuk 15,6 juta keluarga.

Adapun proyek kedua yakni penanganan //stunting dengan penyediaan makanan tambahan bagi 345 ribu ibu hamil kurang energi kronis dan bagi 602 ribu balita kurus. "Ketiga, pemerataan layanan pendidikan berkualitas melalui rehabilitasi ruang kelas sekolah dasar hingga tinggi," katanya. 

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan, upaya pengentasan kemiskinan juga ditempuh melalui kenaikan alokasi Dana Desa. Dalam RAPBN 2020, Dana Desa akan kembali dinaikkan menjadi Rp 72 triliun dari tahun lalu 69,8 triliun.

"Dana Desa tahun 2019 rata-rata Rp 933,9 miliar per desa sedangkan 2020 diperkirakan rata-rata Rp 960,6 triliun per desa," ujarnya.

Ia memaparkan, kurun waktu 2015-2018 semenjak Dana Desa dikeluarkan, memiliki dampak positif terhadap penurunan angka kemsikinan. Pada tahun 2015, jumlah penduduk miskin di desa sebanyak 17,89 juta jiwa dan turun pada 2018 menjadi 15,54 juta jiwa. Sementara, untuk ratio gini perdesaan juga turun dari 0,329 tahun 2015 menjadi 0,319 per 2018 lalu.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA