Monday, 9 Rabiul Awwal 1442 / 26 October 2020

Monday, 9 Rabiul Awwal 1442 / 26 October 2020

Ekonom: Ada yang Salah dengan Kebijakan Dagang Indonesia

Jumat 16 Aug 2019 19:03 WIB

Rep: Adinda Pryanka/ Red: Hasanul Rizqa

Perdagangan bebas (ilustrasi)

Perdagangan bebas (ilustrasi)

Foto: Antara/Aditya Pradana Putra
Kondisi neraca dagang dinilai akan sulit membaik dalam masa mendatang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kebijakan pemerintah terkait perdagangan dinilai perlu perhatian serius. Bahkan, ada sejumlah kebijakan demikian yang dinilai salah. Demikian keterangan dari ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda.

Pandangan tersebut, lanjut dia, berdasarkan pada neraca perdagangan Juli 2019 yang mencatatkan defisit hingga 63,5 juta dolar AS. Faktor penting lainnya, peningkatan impor barang konsumsi yang mencapai 40 persen.

Menurut Huda, kondisi neraca dagang tersebut ke depan akan sulit membaik. Sebab, Indonesia sedang dihadapkan pada berbagai kondisi yang kurang menguntungkan.

Baca Juga

Di antaranya adalah, RI kalah sidang di World Trade Organization (WTO) dengan Brazil. "Sehingga, daging ayam dari Brazil akan memperburuk impor," ujarnya ketika dihubungi Republika, Jumat (15/8).

Selain itu, Huda menambahkan, Uni Eropa juga menetapkan tarif untuk ekspor minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/ CPO). Kebijakan ini berpotensi memperburuk kinerja ekspor Indonesia. Dampak lainnya, defisit tahun berjalan berpotensi semakin dalam dan mempersulit target surplus hingga akhir tahun.

Huda menilai, 16 paket kebijakan yang digencarkan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki defisit neraca dagang tampak gagal. Hampir seluruh poin belum mampu membantu menciptakan kestabilan ekonomi domestik.

Di sisi lain, Huda menuturkan, insentif pajak tidak mampu mendorong kegiatan produksi. Akibatnya, kinerja ekspor turun atau mengalami perlambatan, sementara pertumbuhan impor terus meningkat. "Insentif bagi dunia usaha patut dipertimbangkan," katanya.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, neraca dagang Indonesia sepanjang Juli 2019 mengalami defisit sebesar 63,5 juta dolar AS. Nilai ekspor tercatat mencapai 15,45 miliar dolar AS, sementara impor mengalami kenaikan lebih tinggi menjadi sebesar 15,51 miliar dolar AS.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, perlambatan ekonomi global yang masih terjadi hingga Juli menjadi tantangan besar bagi Indonesia untuk keluar dari kondisi defisit. Situasi yang dihadapi Indonesia tidak mudah sebab beberapa harga komoditas ekspor andalan menjadi cukup fluktuatif.

"Neraca perdagangan bulan Juli 2019 masih defisit 63,5 juta dolar AS. Defisit disebabkan karena ada defisit perdagangan migas sebesar 142 juta dolar AS sementara perdagangan nonmigas masih surplus 78 dolar AS," kata Suhariyanto dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (15/8) lalu.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA