REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR Zulkifli Hasan mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama menerima hasil Pemilihan Umum 2019 ini secara ikhlas. Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden haruslah dipahami sebagai kompetisi antar sesama anak bangsa.
“Pilihan politik boleh beda, tetapi Merah Putih kita sama, dan tetap akan sama untuk selamanya. Mari kita rajut kembali Merah Putih,” ajak Zulkifli Hasan dalam Sidang Tahunan MPR 2019, di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8).
Sidang Tahunan MPR dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. MPR menggelar Sidang Tahunan dalam rangka memfasilitasi lembaga negara menyampaikan laporan kinerja kepada masyarakat. Laporan kinerja lembaga negara itu disampaikan oleh Presiden Joko Widodo.
Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa MPR disebut sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan tertinggi terkait pengaturan hukum dasar negara, yaitu mengubah dan menetapkan UUD. Pemberian kewenangan tersebut sejalan dengan ruh yang disematkan ke dalam MPR, yakni ruh kedaulatan rakyat. Spirit inilah yang kemudian dituangkan dalam visi MPR sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Ideologi dan Kedaulatan Rakyat.
“Sebagai rumah kebangsaan, Pengawal Ideologi Pancasila dan Kedaulatan rakyat, MPR merupakan representasi dari daulat rakyat yang menjembatani berbagai aspirasi masyarakat dan daerah yang mengedepankan etika politik kebangsaan, dengan selalu berusaha menciptakan suasana harmonis antar kekuatan sosial politik dan antar kepentingan untuk mencapai sebesar-besarnya kemajuan bangsa dan negara,” papar Zulkifli.
Sebagai buktinya, lanjut Zulkifli, MPR tidak ikut dalam polarisasi kompetisi Pemilu Serentak 2019, khususnya Pemilu Presiden. MPR bersikap bijak dalam menyikapi kompetisi Pilpres untuk tidak mengorbankan kepentingan persautan bangsa. MPR selalu mengingatkan kepada seluruh komponen bangsa bahwa dalam kehidupan demokratis memerlukan sikap dan tindakan saling menghormati. Aktivitas kenegaraan harus selalu mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan, serta martabat diri sebagai warga bangsa.
“Kami juga mendorong segenap pemimpin bangsa untuk memberikan pendidikan politik yang menjunjung tinggi etika, menunjukkan sikap kenegarawanan dengan tetap mengedepankan persatuan di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan,” kata dia.
