REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyebutkan, moratorium penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk guru bukan kebijakan yang tepat untuk diambil dalam beberapa waktu ke depan. Menurutnya, pengangkatan ASN guru perlu dilakukan untuk 'menambal' guru yang pensiun dan memenuhi hak-hak guru honorer untuk diangkat sebagai PNS atau PPPK.
Pengangkatan ASN guru, imbuh Muhadjir, juga perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar di sekolah-sekolah baru. Kemendikbud juga mencatat bahwa jumlah guru pensiun tahun 2019 ini mencapai 52 ribu. Artinya, pemerintah perlu mengangkat setidaknya 52 ribu guru baru untuk menggantikan tenaga pengajar yang pensiun.
"Ditambah pengangkatan bertahap guru honorer. Ditambah lagi kita belum tahu jumlah sekolah baru yang butuh guru baru. Sudah ada perkiraan kita, dibutuhkan 148 ribu guru," kata Muhadjir di Istana Merdeka, Rabu (14/8).
Selain itu, pemerintah juga memproyeksikan puncak pensiun guru akan terjadi pada 2022 mendatang, dengan jumlah guru pensiun mencapai 70 ribu orang.
"Jadi sebetulnya, yang penting jangan lagi ada moratorium. Jangan lagi ada pengangkatan guru honorer oleh kepala sekolah. Biarlah pemerintah sekarang selesaikan guru honorer yang ada," ujarnya.
Mendikbud juga meminta pihak sekolah untuk tidak merekrut guru honorer baru. Untuk menyiasati kurangnya tenaga pengajar akibat guru pensiun, Muhadjir meminta guru-guru yang sudah masuk masa pensiun untuk memperpanjang masa pengabdiannya. Honor untuk pensiunan yang masih mau bekerja, kata dia, akan diambil dari dana BOS.
"Sehingga sekolah tidak mengangkat guru honorer. Karena kalau angkat honorer terus, nggak selesai-selesai nanti kita," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
