REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- IPB University menyambut baik tawaran kerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Nota kesepahaman bersama (Memorandum of Understanding/MoU) ditandatangani oleh Rektor IPB University, Dr Arif Satria dan Sekretaris Jenderal DPR RI, Ir Indra Iskandar MSi di Gedung C Sekolah Bisnis, IPB University, Bogor, Jawa Barat, Jumat (9/8).
Penandatanganan nota kesepahaman ini disaksikan oleh perwakilan anggota DPR RI, wakil rektor IPB University, ketua Senat Akademik IPB University, ketua Program Studi Sekolah Bisnis IPB University, dosen, alumni, dan perwakilan mahasiswa.
Dalam sambutannya, Dr Arif mengatakan, kerja sama IPB University dan DPR RI berlangsung sejak lama. IPB University juga bekerja sama dengan lembaga legislatif lainnya. Sebagai institusi pendidikan, IPB University bisa berkontribusi besar untuk menyusun naskah akademik. IPB University sering dilibatkan dalam bidang pertanian secara luas, seperti perkebunan, perikanan, kehutanan dan sebagainya.
“Kerja sama ini diperlukan untuk memudahkan IPB University memberikan masukan terkait isu-isu penting yang mempengaruhi pengambilan kebijakan, terutama terkait pertanian,” ujarnya dalam rilis yang diterima Republika.co.id, Selasa (13/8).
Sementara itu Ir Indra menjelaskan, DPR RI telah bekerja sama dengan lebih dari 42 perguruan tinggi di Indonesia. Ia mengatakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) saat ini belum dirasakan oleh rakyat karena berbagai faktor.
“IPB University kuat dalam bidang pertanian sehingga diharapkan lebih strategik dengan isu ekonomi terutama soal Usaha Kecil dan Menengah (UKM), ekonomi kreatif dan sebagainya. DPR RI akan bekerja sama dengan Sekolah Bisnis IPB University dalam waktu dekat,” kata Indra.
Acara dilanjutkan dengan Seminar Nasional bertema “Resource Governance for Future Agriculture”. Acara ini dihadiri oleh narasumber Edhy Prabowo MM, MBA (ketua Komisi IV DPR RI), Prof Dr Ir M Syamsul Maarif MEng, DiplIng, DEA (guru besar Sekolah Bisnis IPB University) dan Prof Dr Ir Akhmad Fauzi Syam MSc (guru besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University).
Edhy memaparkan, faktor tantangan pembangunan sektor pertanian adalah kendala struktural, pertumbuhan penduduk dan kekurangan penyuluhan pertanian. “Sistem pertanian di Indonesia sudah mulai bertransformasi, sehingga IPB University mampu optimal di bidang pertanian,” ujarnya.
Prof Syamsul menggambarkan tata kelola pertanian masa depan di industri 4.0. Pertanian industri 4.0 efisien, ramah lingkungan dan produktivitasnya meningkat. Dalam tata kelola pertanian era 4.0 diperlukan perubahan. “Strategi pengembangan tata kelola berupa perubahan lingkungan tidak jelas dan tidak berarah, transformasi organisasi, dan peningkatan performa bisnis,” tuturnya.
Sementara itu Prof Akhmad Fauzi menjelaskan tentang pentingnya resource governance dalam menangani tata kelola sumber daya alam (SDA) di Indonesia. Ketergantungan SDA di Indonesia tinggi namun tidak direfleksikan dengan kemakmuran masyarakat terutama di bagian timur. “Salah satu alternatif permasalahan SDA adalah investasi hasil tambang di sektor pertanian,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
